:
Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tahun ini untuk tahap awal Pemerintah akan memberikan bantuan sosial non tunai kepada 1,4 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ada di 45 kota dan 6 Kabupaten.
"Sebanyak 1,4 juta KPM ini untuk tahap awal ada di 45 kota dan 6 Kabupaten yang data nama dan alamatnya bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT)," kata Mensos usai rakor tentang penyaluran bantuan pemerintah non tunai (BPNT) bersama Menko PMK Puan Maharani di kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin (6/2).
Kota-Kota tersebut diantaranya, Semarang, Magelang Salatiga, seluruh Kota di Jawa Timur, kota Jambi, Kota Padang, Kota Bandar Lampung, Kota Makassar dan Balikpapan.
Menurutnya, penyaluran bantuan bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara/BUMN), KPM ini nantinya akan mendapatkan kartu keluarga sejahtera (kartu combo) yang bisa ditukarkan dengan bahan pangan berupa beras, minyak, gula dan telur di e-Warung. "Penerima bantuan akan menerima kartu combo dan setiap bulan akan diisi Top Up bantuan Rp110.000 kalau tidak digunakan tidak akan hangus tetapi akan terakumulasi di bulan berikutnya," ujar Mensos.
Ia menyebutkan, dengan asumsi satu e-Warung melayani 150 KPM maka dibutuhkan sekitar 1.753 unit e-Warung. "Sampai hari ini sudah terdata sebanyak 7.733 e-Warung, dan tahun ini ditarget bisa mencapai 9.782 e-Warung," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad menjelaskan, selain membentuk agen baru, juga akan diajak serta warung-warung ataupun toko kelontong yang sudah ada, juga agen-agen beras dengan persyaratan tertentu. "Paling tidak yang sudah dua tahun beroperasi dan akan melalui proses pengamatan terlebih dahulu," ungkapnya.
Selain itu, karena peran agen-agen ini sangat krusial maka akan ada pendampingan bagi agen-agen tersebut, sehingga nantinya bisa menyampaikan informasi yang benar pada masyarakat.