:
Oleh H. A. Azwar, Sabtu, 21 Januari 2017 | 08:15 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 767
Jakarta, InfoPublik - Problema pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah persoalan infrastruktur. Selain itu, lebih banyak tenaga pendidik normatif dan adaptif daripada tenaga pendidik yang terfokus pada pendidikan vokasi.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri saat menerima Ketua LP Maarif NU Arif Junaedi di kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (20/1).
Untuk itu, Hanif berharap siswa SMK bisa mengakses Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai penunjang pelatihan dan praktek kejuruan siswa SMK.
Pasalnya, menurut Hanif, banyaknya jumlah lembaga pendidikan SMK tidak menjadi jaminan bahwa lulusannya memiliki kompetensi yang mumpuni sesuai kejuruan yang diambil. “Jadi, jika kalau ada waktu (pelatihan di BLK) yang bolong-bolong bisa dipakai anak SMK,” ujarnya.
Terkait pemagangan, lanjut Hanif, jika siswa SMK tertarik mengikuti program pemagangan setelah lulus sekolah misalkan ke Jepang, di kelas tiga siswa SMK juga sudah bisa untuk di bekali keterampilan berbahasa Jepang.
“Peserta magang banyak yang jadi (sukses). Peserta magang memang kebanyakan laki-laki karena di sektor konstruksi dan UKM,” bebernya.
Hanif menjelaskan, di tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memaksimalkan program reorientasi, revitalisasi dan rebranding (3R) Balai Latihan Kerja milik pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan daya saing SDM Indonesia.
Program ini diyakini mampu mempercepat proses produksi sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas di beberapa bidang kejuruan yang menjadi prioritas. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan relevansi keluaran BLK dengan kebutuhan pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri, tukas Hanif.