:
Oleh Yudi Rahmat, Selasa, 10 Januari 2017 | 22:11 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 820
Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota dan Kabupaten Bima Januari 2017 sudah bisa disalurkan. Pencairan dana PKH, seharusnya Desember lalu, tapi dikarena kantor pos penyalur turut terendam banjir.
“Hari ini, setelah semuanya siap baru bisa dialakukan pencairan pertama di kota dan nanti siang di Kabupaten Bima, sekaligus untuk perluasan cakupan PKH,” ujar Mensos di Kantor Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa (10/1).
Melalui keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Mensos Khofifah menjelaskan pencairan hari ini, bagi mereka adalah penerima pertama kali dari perluasan 2,5 juta se-Indonesia. Sedangkan, untuk proses verifikasi dan validasi sudah dilakukan sejak Maret tahun 2016.
“Bagi warga yang menjadi korban banjir bandang. Lalu, dia layak menerima bantuan sosial PKH, maka kita akan melakukan validasi data baru. Ini merupakan data yang terverifikasi dari bulan Maret 2016,” ucapnya.
Dalam kunjungannya di Bima, Menteri Khofifah juga akan mengecek proses pemulihan pasca banjir bandang yang melanda Bima pada Rabu (21/12/2016) dan Jumat (23/12/2016).
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, bahwa banjir besar menerjang Kota Bima menyebabkan 105.758 jiwa terdampak di lima kecamatan, 33 kelurahan dan 104.378 jiwa mengungsi.
Kelima kecamatan tersebut yaitu Rasanae Timur, Mpuda, Raba, Rasanae Barat, dan Asakota. Di Kabupaten Bima, bencana banjir menyebabkan 608 jiwa terdampak di tiga kecamatan yakni Sape, Wawo, dan Ambalawi. Sedangkan, jumlah pengungsi di Kabupaten Bima mencapai 134 pengungsi.
"Hingga kini, Kemensos telah menyalurkan tiga bantuan dalam penanganan banjir bandang di Bima yaitu logistik, Jaminan Hidup (Jadup), dan Bantuan Santunan Kematian (BSK), dengan total Rp 6,9 miliar," katanya.