Pemerintah Putus Rantai Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan agar tidak turun temurun. Salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu.

“Memutus mata rantai kemiskinan diperlukan agar tidak diturunkan, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi dari keluarga tidak mampu,” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada Peluncuran Layanan e-warong KUBE-PKH, Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), Penyaluran Bantuan Sosial dan Subsidi di kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat, Senin (9/1).

Dari hasil berbagai pertemuan dan diskusi, kata Mensos Khofifah, pemberdayaan ekonomi secara signifikan bagi mayarakat kurang mampu dilakukan melalui format electronic warung gotong royong atau e-warong.

“Di e-warong ya tidak salah tulis. Jadi di e-warong itulah menjadi tempat, dimana penerima bisa mengkonversikan dari subsidi menjadi bantuan pangan,” ucapnya.

Penerima raskin harus menebus Rp 1,600 per kilo, tetapi dengan bantuan pangan dikonversikan, misalnya ada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 8000 per kilo di e-warung seluruh Indonesia, Rp 8,900 di titik tertentu.

“Jadi, dengan ada HET harga-harga bisa dipantau, misalnya beras medium di e-warong Rp 7,900 dan tidak boleh melebihi Rp 8.000 ribu karena ada HET, juga termasuk untuk harga gula Rp 12,500,” tandasnya.

Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), setiap bulan akan menerima atau di top up Rp 110 ribu. Mereka bisa membelanjakan di e-warong, seperti beras 10 kg atau gula 2 kilo dan sisanya Rp 16 ribu tidak akan hangus karena bisa top up bulan berikutnya diakumulasikan.

“Sisa dari membelanjakan produk dijamin tidak akan hangus, tapi malah bisa diakumulasikan dan ditambah dengan top up Rp 110 pada bulan berikutnya,” katanya.

Pada kasus lain, misalnya, jika di daerah tertentu sedang musim panen dan penerima KKS menjadi buruh tani. Untuk sementara waktu tidak perlu beras, dia bisa tabungkan uang dan nanti diakumulasi top up bulan berikutnya.

“Bantuan pangan tidak bisa diuangkan, hanya bisa dikonversikan. Tetapi bantuan sosial (bansos) PKH bisa dicairkan dan bisa menabung, karena dalam KKS sudah dilengkapi dengan account dan sistem e-wallet,” tandasnya. 

Saat ini, lpg 3 kg sudah diitegrasikan di lebih 30 kota di seluruh Indonesia dengan subsidi dalam kartu KKS. Salah satu kota yang sudah mengintegrasikan tersbut yaitu di kota Semarang, Jawa Tengah.

“Di sini, Pak Wali Kota Depok bisa mengintegrasikan subsidi dalam kartu KKS. Semarang salah satu kota yang sudah mengintegrasikan lpg 3 kg dengan subsidi dan menyusul subsidi listrik masih dalam proses,” katanya.

Namun, perlu dipahami bahwa di e-warong tidak semua produk bisa dibeli, sebab sudah dilengkapi dengan sistem dan hanya bisa ditransaksikan pada item-item tertentu. Misalnya, untuk membeli rokok dipastikan tidak bisa.

“Kelebihan harga di e-warong bisa lebih murah, dibandingkan harga di toko sebelah. Ini bisa terjadi karena bukan karena ada bantuan dari Mensos, melainkan ada mekanisme dari jejaring, ada Bulog dan Himbara dan di Depok masuk wilayah BNI dan dilembagakan melalui KMIS,” tandasnya.