Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Perkeso Malaysia Kerjasama JKK-RTW

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Perkeso Malaysia Kerjasama JKK-RTW

Oleh H. A. Azwar, Rabu, 23 November 2016 | 21:36 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 890

Jakarta, InfoPublik - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) Malaysia melakukan kerja sama program Jaminan Kecelakaan Kerja - Return to Work (JKK-RTW).

Kerja sama ini merupakan upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan penerapan JKK-RTW sesuai dengan global practise dengan melakukan benchmarking antara lain dengan Perkeso Malaysia. Selain itu juga untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi korban kecelakaan kerja.

Kerja sama kedua belah pihak meliputi pendidikan, pelatihan dan penelitian terkait program JKK-RTW. Benchmarking akan dilakukan dengan mengikutsertakan para case manager (Manajer Kasus) BPJS Ketenagakerjaan dan petugas rumah sakit trauma center BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh pelatihan dan magang terkait JKK-RTW.

Penandatanganan nota kesepakatan kerja sama ini dilakukan di Kuala Lumpur oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto yang didampingi Direktur Pelayanan Evi Afiatin, Chief Learning Office Abdur Rahman Irsyadi dan Kepala Divisi Pengembangan Jaminan Ajad Sudrajat.

Sementara dari Perkeso Malaysia penandatanganan dilakukan oleh Chief Executive Officer Perkeso Dato' Momammed Azman Bin Dato' Aziz Mohammed didampingi oleh beberapa jajarannya.

Return to work merupakan manfaat tambahan dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan di wujudkan dalam bentuk pendampingan bagi peserta yang mengalami musibah kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat atau berpotensi cacat, dari mulai terjadinya kecelakaan, pengobatan, rerhabilitasi sampai dengan peserta mampu kembali bekerja.

“Tujuan program ini adalah untuk memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja karena kecacatan yang dialaminya. Pemerintah telah menerbitkan Permenaker Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Bekerja Serta Kegiatan Promotif dan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Sutanto dalam keterangannya pada Rabu (23/11).

Sementara Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Evi menambahkan, untuk meningkatkan pelayanan di lapangan, pihaknya menggandeng lima rumah sakit trauma center BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti pelatihan dan magang di Malaysia yang selanjutnya akan menjadi role model penerapan RSTC di tingkat nasional. Rumah sakit tersebut antara lain RSCM Jakarta, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Dr Soeharso Surakarta, RS Dr Soetomo Surabaya dan RSUD Banten.

“Program pelatihan dan magang ini akan dilakukan bulan Februari 2017. Kita akan berbagi pengalaman dengan Malaysia terkait model penanganan kecelakaan kerja,” kata Evi.

Program JKK-RTW yang baru diterapkan di Indonesia sejak bulan November 2015 telah mendapatkan dukungan yang cukup signifikan dimana saat ini terdapat kurang lebih 7.500 perusahaan dan 3.400 RS dan Klinik yang ikut serta sebagai pendukung program JKK-RTW.

Melalui program JKK-RTW, peserta yang mengalami kecelakaan kerja selain akan mendapat penanganan penyembuhan (kuratif) juga akan mengikuti program rehabilitasi sampai dengan sembuh di RS Trauma Center.

Seluruh tahapan akan dibantu dan difasilitasi oleh manajer kasus yang merupakan karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjembatani komunikasi pekerja yang mengalami kecelekaan kerja dengan pihak perusahaan maupun pihak Rumah Sakit RSTC.

Melalui program ini, para pekerja yang mengalami cacat setelah melalui program rehabilitasi akan diberi pelatihan yang sesuai dan diupayakan untuk bisa kembali bekerja di tempat kerja semula atau di unit lain yang lebih cocok dengan kondisi pekerja. Intinya, baik pekerja maupun pemberi kerja dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan selama proses sehingga kedua belah pihak merasa dimudahkan.

Sampai dengan saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan manfaat JKK-RTW kepada kurang lebih 250 pekerja cacat, dimana 175 dari peserta program telah kembali dipekerjakan.

Agus Susanto lebih lanjut mengatakan bahwa untuk mendapatkan fasilitas JKK-RTW ini tentunya perusahaan dan pekerja harus terdaftar sebagai peserta JKK, dan pemberi kerja tertib membayar iuran untuk menjaga keberlangsungan program ini.

JKK-RTW merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja sehingga kembali mendapatkan kepercayaan diri, kemampuan untuk tetap produktif dan tidak membebani keluarganya, kata Agus.

Program ini membantu mengembalikan martabat para penyandang cacat akibat kecelakaan kerja. Saya berharap semua pihak turut membantu dan mendukung program yang luar biasa ini. Kami menargetkan pada tahun 2017, program JKK-RTW didukung oleh 30.000 perusahaan atau naik empat kali lipat dibanding tahun 2016, dan 7.000 RSTC atau naik dua kali lipat, tukas Agus Susanto.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.