Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kematian Karyawan PJT II Purwakarta

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kematian Karyawan PJT II Purwakarta

Oleh H. A. Azwar, Selasa, 22 November 2016 | 21:16 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 1K

Purwakarta, InfoPublik - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta menyerahkan santunan kematian karena kecelakaan kerja kepada ahli waris Tjahjo Sudibjo, karyawan Perum Jasa Tirta (PJT) II Sektor Telagasari, Purwakarta.

Tjahjo Sudibjo adalah Kepala Seksi Perum Jasa Tirta (PJT) II Sektor Telagasari, Purwakarta, meninggal dunia pada Selasa, 9 Mei 2016 lalu akibat serangan jantung dan mendadak jatuh dari motor dan nyawanya tak tertolong sebelum tiba ke Klinik Telagasari.

Penyerahan santunan dilakukan di Aula Kantor Perum Jasa Tirta II diserahkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta kepada Direktur I PJT II Sumyana Sukandar untuk diterimakan kepada keluarga ahli waris yakni Evi Natalino sebagai istri dan didampingi putranya David Yovi.

Jumlah santunan yang diserahkan senilai Rp611.196.250, terdiri dari santunan kematian karena kecelakaan kerja senilai Rp520.285.440, biaya pemakaman senilai Rp3.000.000, santunan berkala senilai Rp4.800.000, jaminan hari tua (JHT) senilai Rp71.110.810 dan santunan beasiswa senilai Rp12.000.000.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta Didi Sumardi menyatakan, santunan yang diberikan merupakan hak bagi ahli waris almarhum karena ikut sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan santunan yang diberikan kepada ahli waris yang berhak ini dapat bermanfaat baik bagi keluarga almarhumn maupun bagi orang lain,” kata Didi di Kantor PJT II, Purwakarta, Selasa (22/11).

Menurut Didi, santunan ini diharapkan bermanfaat bagi orang lain, karena jumlah santunan ahli waris almarhum yang cukup besar ini dapat dimanfaatkan dengan membuka lapangan kerja bagi orang lain. “Bisa untuk membuka warung, toko atau pun usaha yang bisa memperkerjakan orang lain,” ujarnya.

Senada Didi, Direktur IPJTII Purwakarta Sumyana Sukandar, memberi apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan santunan tersebut. “Jumlah ini baru dari BPJS, belum dari kantor tempat Almarhum bekerja. Semoga bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan,” kata Sumyana.

Sementara itu, Evi Natalino, istri ahli waris Almarhum Tjahjo Sudibjo, mengaku belum bisa merencanakan dari santunan yang nilainya cukup besar tersebut. “Uang ini buat David Yovi, anak almarhum. Terima kasih, atas bantuan BPJS Ketenagakerjaan dan juga dari Kantor PJT II,” kata Evi.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.