Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Iluni UI Dorong Indonesia Yakinkan Myanmar Hentikan Kekerasan

Iluni UI Dorong Indonesia Yakinkan Myanmar Hentikan Kekerasan

Oleh Astra Desita, Selasa, 22 November 2016 | 19:20 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 152

Jakarta, InfoPublik - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) mendorong Indonesia meyakinkan Myanmar untuk menghentikan kekerasan sistematis terhadap masyarakat etnis Rohingya.

"Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN seharusnya menggerakkan organisasi kawasan tersebut untuk meyakinkan Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan dan mencari solusi yang mendasar atas permasalahan Rohingya secara damai dan bermartabat," tutur Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (22/11).

Menyaksikan represi yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada masyarakat Rohingya di negara bagian Rakhine, kata dia, pengurus Iluni UI meminta pemerintah dan militer Myanmar untuk segera menghentikan semua bentuk kekerasan (cessation of hostility) dan mengakui penduduk Rohingya sebagai warga negara yang berhak mendapat perlindungan.

"Kami juga mengutuk keras kekerasan sistematis tersebut," katanya.

Selain itu, Iluni UI mendesak masyarakat internasional untuk menunjukkan sikap dengan tegas untuk mengirimkan pesan kepada pemerintah Myanmar bahwa sebagai warga dunia, Myanmar harus bertanggung jawab dengan menghormati hak asasi manusia.

"Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah pencabutan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi," tutur Arief.

Arief mengatakan, Iluni UI mendesak Pemerintah Indonesia untuk mendahulukan prinsip "Responsibility to Protect" yang telah di tandatangani semua anggota PBB, dan menegur Duta Besar Myanmar serta tidak ragu untuk memutuskan hubungan diplomatik bila tidak ada perubahan nyata.

"Pada saat yang bersamaan Pemerintah RI juga dapat melakukan upaya konstruktif untuk meyakinkan Pemerintah Myanmar bahwa ada solusi yang lebih baik bagi persoalan Rohingya dengan berperan sebagai mediator," katanya.

Pemerintah RI, kata dia, juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat Rohingya dengan menyediakan lahan untuk tempat tinggal di Indonesia.

"Mengajak segenap elemen masyarakat Indonesia untuk mendoakan keselamatan dan mengangkat represi ini ke kesadaran publik serta meningkatkan tekanan kepada Pemerintah dan Militer Myanmar, sekaligus menggalakkan tindakan nyata untuk membantu saudara-saudara kita etnis Rohingya di Myanmar," tuturnya.

Konflik berdarah kembali ke kediaman penduduk Rohingya di Rakhine, Myanmar. Saksi dan laporan menyebutkan bahwa ratusan rumah hancur dan ratusan nyawa melayang.

Penduduk Rohingya terus menghadapi kekerasan dan penindasan tanpa status warga negara, walaupun sudah hidup turun temurun ratusan tahun di wilayah Rakhine.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.