Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Plt Gubernur DKI Tampung Aspirasi Buruh Soal PP Pengupahan

Plt Gubernur DKI Tampung Aspirasi Buruh Soal PP Pengupahan

Oleh G. Suranto, Selasa, 22 November 2016 | 19:01 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 445

Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menerima beberapa perwakilan buruh di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta kepada Sumarsono agar merekomendasikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Sumarsono mengatakan, akan menampung aspirasi perwakilan buruh tersebut, dan dalam waktu dekat pihaknya akan menyiapkan surat rekomendasi tersebut. “Kami akan siapkan surat rekomendasi tentang aspirasi buruh ini,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/11).

Sementara mengenai tuntutan buruh untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017, pihaknya tidak bisa memenuhinya karena perhitungannya sudah sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2017 sebesar Rp 3,35 juta.

Dirinya mengusulkan kepada buruh, untuk mengubah PP dengan cara mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian bisa juga dengan meminta kepada wakil rakyat di DPR RI untuk meninjau PP tersebut.

Seperti diketahui, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan beberapa serikat pekerja yang lain kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/11). Mereka antara lain menuntut batalkan UMP/UMK yang diputuskan dengan menggunakan formula PP 78/2015, dan naikkan upah minimum 2017 sebesar 15-20 persen.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.