Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Riedl : Indonesia Akan Tampil Menyerang Hadapi Filipina

Riedl : Indonesia Akan Tampil Menyerang Hadapi Filipina

Oleh Astra Desita, Selasa, 22 November 2016 | 13:32 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 745

Jakarta, InfoPublik - Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di pertandingan lanjutan Piala AFF 2016. Kedua tim sama-sama butuh kemenangan, laga pun diprediksi berjalan terbuka. Pertandingan antara skuat 'Garuda' melawan The Azkals akan dihelat di Phillipines Sports Stadium, Selasa (22/11) malam pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu menjadi laga hidup-mati untuk kedua tim.

Indonesia saat ini masih ada di posisi paling bawah Grup A, menyusul kekalahan di laga melawan Thailand 2-4. Sementara itu, Filipina sudah mengumpulkan satu poin usai memetik hasil imbang 0-0 menghadapi Singapura.

Saat melawan Singapura, Filipina gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol. Mereka juga tak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di lapangan. Singapura bermain dengan 10 pemain sejak menit 34, usai Hafiz Abu Sujad mendapatkan kartu merah.

Pelatih Filipina, Thomas Doolay, mengeluhkan strategi Singapura yang banyak menumpuk pemain di dalam kotak penalti. Dia berharap Indonesia tak bermain defensif saat melawan tim besutannya.

"Saya hanya berharap bahwa Indonesia tak bermain seperti Singapura. Jelas sangat sulit untuk mencetak gol dengan banyaknya pemain di dalam kotak penalti," kata Dooley.

"Ada motivasi besar untuk menang, semua pemain dalam kondisi fit, semua pemain sudah siap, kita tunggu saja hasilnya besok," tuturnya.

Pelatih Indonesia, Alfred Riedl memberikan respons atas harapan Filipina itu. Dia menegaskan bahwa Indonesia jelas akan berjuang untuk bertahan di Piala AFF 2016 lebih lama. Pelatih asal Austria itu mengungkapkan bahwa Indonesia akan tampil menyerang karena wajib memenangi pertandingan.

"Kami akan berusaha memenangi pertandingan karena kami tahu kalau kami kalah maka kami akan tersingkir. Filipina juga masih mempunyai peluang. Semua kemungkinan masih ada," ujar Riedl.

"Tentu saja saat Anda harus menang, maka Anda tak bisa menungu di belakang. Andai strateginya bagus, maka Anda bisa mencetak gol," pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.