Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Indonesia-Belanda Kerjasama Mengentaskan Permasalahan SDA

Indonesia-Belanda Kerjasama Mengentaskan Permasalahan SDA

Oleh Tri Antoro, Selasa, 22 November 2016 | 13:35 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 232

Jakarta, InfoPublik - Indonesia dan Belanda sepakat menandatangani nota kerjasama dalam rangka mengatasi bersama permasalahan sumber daya air (SDA) di kedua negara.

Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda Melanie Schultz van Haegen menjelaskan, kerjasama keduanya di bidang SDA telah memasuki fase keempat dari mulai tahun 2001 dengan membentuk kelompok kerja untuk menangani permasalahan air yakni menyangkut pengelolaan sumber daya air terintegrasi, air untuk pangan dan ekosistem, ketersediaan air, dan sanitasi.

"Kita semua menghadapi masalah serupa terkait air dan perlu mengatasi isu yang sama," ujar Melanie di Jakarta, Senin (21/11).

Pada kerjasama diatas, kegiatan prioritas yang dibahas dalam pertemuan ini guna menangani permasalahan diatas, dengan menerapkan program National Capital Integrated Coastal Management (NCICD) yang ditujukan untuk perlindungan wilayah pesisir Jakarta. Dalam pengelolaan pesisir harus mempertimbangkan kenaikan muka air laut yang telah menjadi isu global.

"Karena itu langkah jangka pendek perlu dibarengi dengan penyusunan rencana aksi jangka panjang yang adaptif," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perkembangan terakhir terkait NCICD, bahwa melalui rapat kabinet pada April 2016 diputuskan agar proyek ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. "NCICD bukan hanya proyek penanggulangan banjir, melainkan pemulihan lingkungan hidup secara keseluruhan," tegasnya.

Sebagai konsekuensinya, lanjutnya, cakupan proyek NCICD menjadi lebih luas dengan mengintegrasikan daerah hulu, hilir, dan pesisir. "Akan ada intansi yang akan dibentuk di bawah Kementerian PUPR untuk menangani proyek ini secara khusus mulai tahun 2017," tutupnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.