Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Timnas Indonesia Harus Menang Lawan Filipina

Timnas Indonesia Harus Menang Lawan Filipina

Oleh Astra Desita, Senin, 21 November 2016 | 13:55 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 546

Jakarta, InfoPublik - Pelatih timnas Indonesia Alfred Riedl menegaskan anak asuhnya harus menang melawan tuan rumah pada kejuaraan AFF Suzuki 2016 yang berlangsung di Filipina.

"Target kita jelas harus menang," tegas Riedl pada sesi konferensi pers jelang pertandingan kejuaraan sepak bola Asia Tenggara itu di salah satu hotel di Manila, Filipina, Senin (21/11).

Riedl merasa yakin dengan timnas Indonesia untuk memenangi pertandingan karena kondisi pemainnya banyak berbeda dibandingkan tahun 2014, di mana Indonesia dikalahkan Filipina. "Saat itu fisik pemain Indonesia buruk. Sekarang berbeda," tutur Riedl melalui siaran pers PSSI di Jakarta.

Apalagi, kata dia, mental anak asuhnya cukup baik meski bermain di hadapan pendukung tuan rumah.

Sementara pelatih Filipina Thomas Dooley mengatakan pihaknya mewaspadai penyerang Indonesia, termasuk pemain tengahnya karena jika ada kesempatan sedikit sama mampunya menciptakan gol.

Terkait tidak adanya gol saat melawan Singapura, Dooley menegaskan bukan anak asuhnya yang tumpul, tetapi pertahanan lawan cukup ketat. "Banyak pemain Singapura turun menjaga daerah pertahanan sehingga cukup sulit pemain kami mencetak gol," katanya.

Dooley juga menegaskan pemain Indonesia kuat di tengah dan depan, tetapi lemah di pertahanan. "Ini peluang kami untuk menang," ujarnya.

Laga Indonesia kontra Filipina dihelat Selasa (22/11) di Philippine Sports Stadium, Bulacan, Filipina, yang merupakan pertandingan "hidup-mati" bagi Tim "Garuda Indonesia". Sebab pada laga pertama melawan Thailand, Indonesia kalah 2-4, sedangkan Filipina bermain imbang tanpa gol lawan Singapura.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.