Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Kevin/Marcus Juara Usai Kalahkan Ganda Denmark

Kevin/Marcus Juara Usai Kalahkan Ganda Denmark

Oleh Astra Desita, Minggu, 20 November 2016 | 18:14 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 719

Jakarta, InfoPublik - Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon membawa pulang gelar juara dari China Terbuka. Mereka juara setelah mengalahkan Mathias Boe/Carsten Mogensen.

Dalam pertandingan di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Minggu (20/11) sore WIB, Kevin/Marcus menang dua gim langsung atas Boe/Mogensen dengan skor 21-18, 22-20. Mereka butuh waktu 49 menit untuk menyudahi perlawanan ganda Denmark itu.

Kevin/Marcus memulai pertandingan dengan baik. Mereka terus memimpin perolehan poin hingga interval. Saat interval, Kevin/Marcus unggul 11-7 atas Boe/Mogensen.

Usai interval, Kevin/Marcus justru kehilangan tujuh poin secara beruntun dan balik tertinggal 11-14. Namun, setelah bertarung ketat, Kevin/Marcus akhirnya bisa merebut gim pertama dengan skor 21-18.

Di gim kedua, Kevin/Marcus sempat tertinggal 3-6. Namun mereka perlahan mengejar dan berbalik unggul 11-9 saat interval.

Kevin/Marcus terus memimpin dan mencapai match point lebih dulu di kedudukan 20-16. Tapi pertandingan lantas berlangsung menegangkan karena Boe/Mogensen merebut empat poin secara beruntun untuk memaksakan deuce. Namun demikian, Kevin/Marcus pada akhirnya bisa merebut dua poin berikutnya untuk menyegel kemenangan.

Ini menjadi gelar Super Series ketiga pertama di level Super Series Premier-- yang diraih Kevin/Marcus di tahun 2016 ini. Sebelumnya, mereka juara di India Terbuka Super Series dan Australia Terbuka Super Series.

Indonesia masih punya peluang untuk menambah gelar dari nomor ganda campuran. Tontowi Ahmad/Lliliyana Natsir akan bertanding melawan wakil tuan rumah, Zhang Nan/Li Yinhui usai pertandingan antara Jan O Jorgensen dan Chen Long.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.