Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BPMPKB DKI Jakarta Gelar Olimpiade Anak RPTRA

BPMPKB DKI Jakarta Gelar Olimpiade Anak RPTRA

Oleh G. Suranto, Minggu, 20 November 2016 | 17:34 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 245

Jakarta, InfoPublik – Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta menggelar olimpiade untuk anak-anak Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Lomba mewarnai tersebut diselenggarakan dalam memperingati Hari Anak Internasional, diikuti oleh 30 anak-anak setiap RPTRA, bertempat di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.

Kepala BPMPKB DKI Jakarta, Dien Emawati mengatakan, saat ini jumlah RPTRA di DKI Jakarta mencapai 70 RPTRA, dan perlombaan ini untuk meningkatkan kapasitas anak-anak yang sudah berlatih lego, menari, futsal dan mewarnai di RPTRA.

Disamping itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan taraf hidup, khusus untuk anak-anak RPTRA. “Jadi kami ingin mereka juga bisa dan setara dengan anak-anak lainnya. Dan anak-anak mempunyai hak yang sama dengan yang lain,” kata Dien di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (20/11).

Ia menambahkan, di RPTRA anak-anak juga diajarkan etika dan disiplin, seperti budaya antre, karena mainan terbatas, jadi mereka harus antre kalau ingin menggunakan mainan. Jadi sejak dini sudah dikenalkan dan diajari etika dan disiplin.

“Kalau ini bisa berjalan secara terus menerus, saya yakin 10 tahun yang akan datang kita akan mempunyai aset SDM yang bagus,” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.