Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Inovasi Sosial BPJS Ketenagakerjaan Jadi Perhatian Pimpinan Jaminan Sosial Sedunia

Inovasi Sosial BPJS Ketenagakerjaan Jadi Perhatian Pimpinan Jaminan Sosial Sedunia

Oleh H. A. Azwar, Sabtu, 19 November 2016 | 12:48 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 724

Jakarta, InfoPublik - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memaparkan inovasi sosial dengan sistem penggalangan dana masyarakat (crowdfunding) untuk pekerja rentan pada Konferensi International Social Security Association (ISSA) yang digelar di Panama, Columbia.

Siaran Pers BPJS Ketenagakerjaan yang diterima pada Sabtu (19/11) menyebutkan bahwa Konferensi International Social Security Association (ISSA) yang digelar di Panama, Columbia tersebut menghadirkan 1.000 delegasi dari 330 organisasi dan 155 negara.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, yang bertindak sebagai panelis pada salah satu sesi tentang perluasan kepesertaan, mengatakan perluasan cakupan kepesertaan tidak bisa mengandalkan lagi cara-cara konvensional, terutama untuk melindungi kelompok pekerja informal yang memiliki pendidikan dan penghasilan rendah. “Hal ini sejalan dengan rekomendasi ISSA untuk berinovasi secara berkelanjuan,” kata Agus.

Dalam forum interaktif tersebut, Agus berbagi pengalaman dalam menginisiasi program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran).

Melalui GN Lingkaran, BPJS Ketenagakerjaan dapat merangkul perusahaan untuk menyalurkan dana CSR untuk pembiayaan iuran pekerja informal dengan latar belakang penghasilan dan pendidikan rendah yang biasa disebut pekerja rentan. Bahkan dengan mengedepankan sistem informasi yang akuntabel dan transparan, GN Lingkaran dapat mengakomodir donasi dari individual untuk pembayaran iuran pekerja rentan tersebut. Inovasi sosial ini berdampak kelompok pekerja rentan tidak akan tertinggal dari perlindungan jaminan sosial.

Salah satu prinsip utama Sustainable Development Goals dari PBB adalah No One Left Behind. GN Lingkaran sangat relevan untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia termasuk pekerja rentan mendapatkan haknya yaitu perlindungan dalam bekerja, beber Agus.

Dalam sesi lain terkait peningkatan ketenagakerjaan, disepakati oleh seluruh anggota ISSA bahwa dunia semestinya mampu menciptakan pasar dan lapangan pekerjaan yang inklusif bagi semua tenaga kerja (Barrier Free Entry), termasuk tenaga kerja yang menyandang disabilitas.

Dalam sesi tersebut, Agus berkesempatan untuk berbagi pengalaman terkait pengembangan program Jaminan Kecelakaan Kerja Return To Work (JKK RTW). Tujuan utama dari RTW adalah untuk memastikan agar semua pekerja Indonesia yang mengalami risiko-risiko sosial yang terkait dengan pekerjaan dan lingkungan kerja dapat terus bekerja dan memiliki aktivitas ekonomi.

BPJS Ketenagakerjaan akan berusaha memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pekerja Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, termasuk pekerja yang menyandang disabilitas. Hal ini akan berdampak positif pada usaha pengentasan kemiskinan, tukas Agus.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.