Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menkes Buka Pameran Pembangunan Kesehatan Dan Alkes

Menkes Buka Pameran Pembangunan Kesehatan Dan Alkes

Oleh Juliyah, Jumat, 18 November 2016 | 13:02 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 903

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kesehatan menggelar pameran pembangunan kesehatan dan produksi alat kesehatan, sebagai sarana memperkenalkan alat kesehatan yang telah mampu diproduksi di dalam negeri dan berdaya saing.

Pameran yang juga masih dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-52 ini dibuka Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, yang ditandai dengan penekanan sirine yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi IX DPR/RI, Dede Yusuf Macan Effendi juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan perwakilan dari Menko PMK Puan Maharani, di JI EXPO Jakarta, Jumat (18/11).

Pameran ini dilaksanakan bersamaan dengan pameran produksi alat kesehatan dalam negeri berbentuk miniatur rumah sakit dan puskesmas, serta dilengkapi dengan area pameran inovasi dan area Riset farmasi juga 125 stand pameran lainnya yang akan berlangsung hingga 20 November mendatang.

"Ini sebagai upaya memperkenalkan Indonesia yang mampu memproduksi Alkes di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri," kata Menkes Nila F Moeloek.

Pameran ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan alat kesehatan yang telah mampu diproduksi dan berdaya saing sehingga dapat dimanfaatkan baik di dalam maupun di luar negeri, juga menjadi ajang penyediaan informasi mengenai alat kesehatan yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang belum diproduksi di dalam negeri sehingga diharapkan bisa meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, pengembangan industri sediaan farmasi dan Alkes juga harus berbasis penelitian dan pengembangan oleh karena itu dalam pameran juga ditampilkan produk inovasi hasil Karya anak bangsa untuk memberikan semangat bagi peneliti agar mempercepat hilirisasi.

Dalam kesempatan tersebut Menkes juga memberikan penghargaan Karya anak bangsa bidang farmasi dan Alkes kepada 9 pelaku industri karena memiliki produk unggulan dan inovasi. Diantaranya, PT Dexa Laboratories Biomoleculers Science, PT Kimia Farma, PT Duta Multi Intioptic Pratama, PT Indec Diagnostics, PT Kalgen DNA, PT Marthys Orthopedic Indonesia, PT sarandi Karyanugraha, PT Swayasa Prakarsa dan PT Triton Manufactures.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.