Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Mensos: Ada 9,5 Juta Penerima Rastra Tidak Menjadi Penerima PKH

Mensos: Ada 9,5 Juta Penerima Rastra Tidak Menjadi Penerima PKH

Oleh Yudi Rahmat, Jumat, 18 November 2016 | 12:59 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 243

Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan dari jumlah penerima raskin 15,5 juta dan sebanyak 9,5 juta tidak menjadi penerima PKH. Namun, mereka tetap mendapatkan kartu combo sebagai pintu masuk berbagai bansos dan subsidi, seperti e-warong PKH-KUBE.

“Pada kartu combo tersebut, beragam kegunaan seperti untuk bantuan sosial (bansos) PKH dan rastra yang tersedia melalui fitur e-wallet PKH dan rastra,"kata Khofifah melalui keterangan pers, Jumat(18/11).

Menurutnya kartu combo atau dikenal dengan kartu serba bisa terdapat e-wallet, misalnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra).“Tambahan dari jumlah penerima baru manfaat PKH sebanyak 2,5 juta yang sebelumnya 3,5 juta keluarga yang efektif per 15 November ini, ”katanya

Menurutnya, bagi penerima raskin yang tidak menerima PKH, sebetulnya ada uang Rp 110 ribu dalam kartu combo yang tidak bisa diuangkan atau dicairkan, melainkan hanya untuk membeli dan memenuhi kebutuhan pangan.“Misalnya, di kartu combo ada Rp 110 ribu, lalu dibelikan di e-warong minyak goreng Rp 12,500 jadi tersisa Rp 97,500, dijamin tidak hangus dan bulan berikutnya bertambah dari kiriman yang baru,” katanya.

Khofifah mengatakan penerima rastra sedang berproses di 68 kabupaten/kota. Sedangkan, PKH yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di 44 kabupaten/kota dengan target Desember terdapat 1 juta penerima PKH non tunai.“Untuk e-warong pada pertengahan Desember 2016 ini bisa selesai 300 e-warung dari 44 kabupaten/kota yang telah ditargetkan, ” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.