Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Kemenkes Gelar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim

Kemenkes Gelar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim

Oleh Juliyah, Jumat, 18 November 2016 | 13:00 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 539

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim bagi perempuan usia 30-50 tahun, yang masih dalam rangkaian memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-52.

Upaya deteksi dini kanker pada perempuan yang dilakukan berupa skrining kanker leher rahim dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan skrining kanker payudara dengan metode pemeriksaan payudara klinis (SADANIS) serta mamografi.

"Pemeriksan IVA mampu mendeteksi virus penyebab kanker serviks atau yang biasa kita sebut kanker leher rahim, penyakit teratas penyebab kematian pada wanita. Maka dari itu, penting untuk melakukan cek kesehatan secara dini, terutama bagi para pegawai wanita di Kementerian Kesehatan," kata Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkes RI, dr. Lies Untung, dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan DWP dalam rangka HKN ke-52 di Kantor Kemenkes RI Kamis (17/11).

Pada 18-19 November 2016 akan ada pemeriksaan Mamografi di gelaran Pameran Pembangunan Kesehatan dengan target 50 orang per hari, " kata Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Lily Sriwahyuni Sulistyowati.

Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim berupa test IVA dan SADANIS telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Hingga saat ini, terdapat 8.008 orang tenaga terlatih yang terdiri dari 2.611 orang dokter dan 5.397 orang bidan di 3.265 puskesmas yang tersebar di 379 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Cakupan pemeriksaan IVA dan SADANIS di Indonesia dari tahun 2008-2016 adalah sebanyak 1,623,913 orang (4,34 %) dari total target 37,5 juta wanita Indonesia.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.