Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Teknologi Satpam Pintar Bisa Untuk Pengamanan Rumah dan Industri

Teknologi Satpam Pintar Bisa Untuk Pengamanan Rumah dan Industri

Oleh G. Suranto, Jumat, 18 November 2016 | 08:06 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 835

Jakarta, InfoPublik – Teknologi Satpam Pintar berbasis android bisa dipakai untuk sistem pengamanan di rumah, industri maupun apartemen. Satpam Pintar ini menggunakan kontrol cerdas sebuah prosesor yang mirip seperti komputer.

“Satpam Pintar ini dilengkapi dengan deteksi sensor, bisa untuk monitor jarak jauh, bisa dicek lewat android, seperti kalau ada kebakaran, gas, suhu kelembaban, pencuri, dan detektor pintu rumah,” kata Adiarta, marketing PT META Sukses Pratama di lokasi Pameran Indonesia Innovation and Innovators Expo (I3E) 2016 di Bekasi, Kamis (17/11).

Disebutkan, teknologi Satpam Pintar ini merupakan binaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Alat ini bisa dipakai untuk pengecekan di apartemen seperti meteran listrik di beberapa lantai, karena kalau naik turun untuk setiap pengecekan jaraknya jauh.

Sistem ini bisa melalui android, tidak perlu buku, kertas untuk mencatat meteran listrik. Per listrik bisa di scan konek ke internet, kemudian diverifikasi. Alat ini memiliki beberapa sensor, antara lain sensor motion yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan. Sensor door siut untuk deteksi pintu terbuka dan tertutup.

Kemudian, gas detektor smoke untuk deteksi kebocoran gas elpiji, dan deteksi suhu dan kelembaban temperatur sensor. “Alarm akan ditangkap di android,” paparnya.

Ia menambahkan, perbedaan Satpam Pintar dengan CCTV, adalah kalau CCTV untuk melihat dan memonitor, tapi kalau Satpam Pintar ini bisa memonitor dan memberikan sinyal, seperti kalau ada kebocoran air, tegangan listrik di rumah bisa direcord.

Satpam Pintar ini sudah ada yang diminta 30 unit oleh PT Trimitra Citra Hasta, dan sudah ada 60 unit yang dipesan. Sistem Satpam Pintar kalau lengkap harganya sekitar Rp. 50 jutaan, tapi kalau satu deteksi sekitar Rp. 10 hingga Rp. 20 juta. “Karena kita jual sistem Satpam Pintar ini,” pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.