Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Perusahaan SICC Asal Korsel Bakal Kendalikan IT Asian Games 2018

Perusahaan SICC Asal Korsel Bakal Kendalikan IT Asian Games 2018

Oleh Astra Desita, Kamis, 17 November 2016 | 16:17 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 248

Jakarta, InfoPublik - Perusahaan asal Korea Selatan yang dinilai sudah berpengalaman dalam beberapa kejuaraan internasional, Ssyangyong Information and Communication Corporation (SICC) bakal mengendalikan teknologi infomasi (IT) Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Kepastian SICC menjadi bagian dari kejuaraan empat tahunan ini didapat setelah adanya penandatangan kerja sama antara perusahan tersebut dengan Indonesia Asian Games Organizing Committe (INASGOG) di Kantor KOI Senayan, Jakarta, Kamis, (17/11).

Dari pihak Ssyangyong diwakili oleh CEO SICC Seung-Gi Kim, sedangkan dari INASGOG diwakili Deputi III Anton Subowo. Pada penandatanganan kerja sama ini juga disaksikan Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora Gatot S Dewa Broto dan perwakilan Dewan Olimpiade Asia (OCA).

"Kerja sama dengan SICC ini merupakan salah satu syarat dari OCA agar Jakarta dan Palembang didukung sistem informasi terintegrasi yang ditangani secara kredibel, terpercaya dan sudah memberikan bukti," tutur Anton Subowo di sela penandatanganan kerja sama.

Menurut Anton, dipilihnya SICC, bukan tanpa alasan. Perusahaan ini dinilai sudah banyak pengalaman di antaranya sebagai pendukung pelaksanaan Olimpiade 2012 di London, Asian Indoor and Martial Games 2013 di Incheon dan Asian Games 2014 di Incheon.

"IT itu sangat penting. Makanya kami tidak mau ambil risiko. Apalagi Asian Games 2018 digelar di dua tempat. Kami ingin yang terbaik," katanya.

Dengan adanya kerja sama ini diharapkan informasi tentang jadwal dan hasil pertandingan, venue pertandingan, catatan rekor terkini, profil atlet serta negara peserta, jadwal siaran langsung hingga sistem transportasi bisa diakses dengan mudah. Ini juga sangat berguna untuk media.

Ditandatanganinya kerja sama ini disambut dengan baik oleh CEO SICC Seung-Gi Kim. Menurut dia, dengan adanya kerja sama ini pihaknya akan segera aktif karena pelaksanaan kejuaraan empat tahunan ini sudah tidak lama lagi.

"Kami menjamin, standar sistem informasi yang hadir di Asian Games 2018 akan menyamai bahkan lebih baik dari Asian Games 2014 di Incheon karena teknologi terbaru yang akan kami terapkan," kata Seung-Gi Kim.

Kemajuan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 juga sangat diapresiasi oleh perwakilan OCA lewat Director of International and NOC Relations OCA Vinod Towari. Menurut dia, dengan adanya kerja sama ini diharapkan persiapan bisa lebih baik.

"Kami gembira karena INASGOG menggandeng SICC untuk menunjang sistem informasi seluruh pertandingan Asian Games 2018. SICC selama ini menjadi partner OCA dan merupakan lembaga yang tepat untuk segala hal yang berkaitan dengan IT.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakan sebenarnya Indonesia mampu untuk mengendalikan IT Asian Games 2018. Hanya saja, untuk masalah ini pihaknya menghormati keputusan yang tertuang saat penandatanganan host city contract Asian Games 2018.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.