Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Promosikan Asian Games, Kemkominfo Jajaki Kerjasama Mediacorp Singapura

Promosikan Asian Games, Kemkominfo Jajaki Kerjasama Mediacorp Singapura

Oleh Gusti Andry, Kamis, 17 November 2016 | 16:15 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 511

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI berencana akan menggandeng Mediacorp Singapura dalam mempromosikan Asian Games 2018.

Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi (IKP) Kemkominfo RI Hendra Purnama, Rabu (16/11), menerima delegasi dari Mediacorp Singapura. “Saya sangat mengapresiasi dan siap bekerja sama dengan Mediacorp. Selanjutnya, konten apa saja yang akan dikerjasamakan akan ditindaklanjuti,” katanya.

Selain Asian Games 2018, kerjasama juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan Papua ke kancah internasional, dan juga promosi sejumlah kegiatan besar di Indonesia.

Wendy Tan, selaku Vice President Division Leader Mediacorp, menyatakan institusinya memiliki banyak keunggulan yang bisa dipertimbangkan sebagai mitra kerjasama. “Mediacorp merupakan mitra strategis, transparan, dan menguasai hampir semua siaran media komunikasi di Singapura dan bahkan memiliki Channel Newsasia yang menjangkau seluruh Asia Pasifik,” urainya.

Mediacorp Singapura menaungi berbagai media, baik cetak (8Days, Babycare, Elle Singapore, I-Weekly, Manja, Smartparents, STYLE, STYLE:MEN, STYLE:WEDDINGS, TODAY,OOH MEDIA), elektronik (Channel 5, Channel 8, Channel U, Channel Newsasia, Channel Newsasia International, OKTO, SURIA, VASANTHAM, TOGGLE), Radio (938Live, 987FM, CLASS 95 FM, GOLD905, LUSH 99.5FM, SYMPHONY 92.4FM, Capital 95.8 FM, LOVE 97.2FM, YES 933, RIA 89.7FM, WARNA 94.2 FM, OLI 96.8 FM, EXPAT RADIO 96.3X FM), maupun berbagai media online. (karunia-magang)

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.