Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Plt Gubernur DKI : Membangun Jakarta Harus Secara Gotong Royong

Plt Gubernur DKI : Membangun Jakarta Harus Secara Gotong Royong

Oleh G. Suranto, Minggu, 13 November 2016 | 20:20 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 320

Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental (GNRM) dengan tema ’Dalam Semangat Gotong Royong Mari Wujudkan Indonesia Melayani, Bersih dan Tertib’ ini merupakan aktualisasi untuk meneguhkan bahwa Indonesia harus berubah ke arah yang lebih baik.

Disebutkan, ada tiga aspek penting, pertama memperkuat integritas, kedua etos kerja harus dibangun, bahwa Indonesia bukan bangsa malas, tapi bangsa yang memiliki profesionalisme, kerja keras, dan ketiga gotong royong, karena membangun DKI Jakarta, Indonesia harus bersama-sama.

“Jadi membangun Jakarta, Indonesia harus berangkulan tangan, tidak bisa sendiri apapun sukunya, kulitnya, jenis rambutnya itu adalah satu kesatuan, maka semangat gotong royong itulah menjadi esensi dari gerakan ini,” kata Sumarsono di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Minggu (13/11).

Ia menambahkan, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan ras, namun itu merupakan satu kesatuan dan semua adalah saudara.

“Kita semua saudara mau dari suku mana, mari kita membangun Indonesia, karena ini miniatur dari Bhineka Tunggal Ika,” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.