Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Seruan Semangat GNRM di Ajang Car Free Day Jakarta

Seruan Semangat GNRM di Ajang Car Free Day Jakarta

Oleh Juliyah, Minggu, 13 November 2016 | 20:18 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 628

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama sejumlah kementerian dan lembaga menggelar sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Area Car Free Day Posko Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Minggu (13/11).

Kegiatan yang bertema Dalam Semangat Gotong Royong Mari Wujudkan Indonesia Melayani, Bersih dan Tertib tersebut dihadiri Deputi bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Haswan Yunaz, bersama Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono, Deputi bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Maritim, Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Safri Burhanuddin.

Program ini digagas untuk menindaklanjuti keberhasilan Gerakan 1000 hasil kerja sama antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, antara lain Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta dalam membangun Kepulauan Seribu.

Semangat gotong royong membangun bersama di Kepulauan Seribu ini akan disosialisasikan untuk meningkatkan nilai-nilai strategis Revolusi Mental dalam masyakat yang lebih luas.

Acara yang dibuka langsung oleh Plt Gubernur DKI Jakarta ini lalu diisi dengan senam bersama, permainan tradisional dan memperkenalkan para Finalis Abang dan None Kepulauan Seribu.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.