Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Pemerintah Tingkatkan Daya Saing SDM Pariwisata

Pemerintah Tingkatkan Daya Saing SDM Pariwisata

Oleh H. A. Azwar, Sabtu, 12 November 2016 | 23:03 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 869

Lampung Timur, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menyatakan, pemerintah terus mengupayakan peningkatan daya saing sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Kita terus tingkatkan SDM pariwisata di daerah-daerah yang baru yang sedang mengembangkan destinasi pariwisatanya, kata Hanif dalam sambutannya saat membuka Festival Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Jumat (11/11) sore.

Menurut Hanif, peningkatan daya saing SDM tersebut, terkait dengan segala pelayanan untuk wisatawan, sehingga turis lokal maupun mancanegara tertarik melancong.

“Peningkatan daya saing SDM juga garus terintegrasi dengan infrastruktur, branding, serta aparat terkait. Semua unsur tersebut harus bersatu,” ujarnya.

Terkait dengan peningkatan daya saing, sebelum membuka festival ini, Hanif menyempatkan berkunjung ke Balai Latihan Kerja (BLK) Lampung. Di balai latihan tersebut diajarkan beberapa keahlian, termasuk keahlian terkait dengan industri pariwisata dan industri kreatif.

Hanif menjelaskan, sektor pariwisata yang juga erat kaitannya dengan pengembangan industri kreatif, akan memberikan perluasan lapangan kerja serta perekonomian. Dalam konteks persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), industri pariwisata adalah sektor yang paling siap bagi Indonesia. “Tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia meningkat hingga Sembilan persen lebih,” jelas Hanif.

Hanif optimis, Festival Way Kambas akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik lokal, nasional maupun manca Negara. Festival Way Kambas tahun ini merupakan festival ke 16 yang berlangsung sejak 11-13 November 2016. Festival menampilkan sejumlah kegiatan menarik seperti aneka kesenian tradisional, music, lomba kreasi suvenir, jeprat-jepret pesona way kambas, sketsa way kambas, festival kuliner. Way kambas adventure trail, fun and run, gowes to way kambas, fox hunting signal way kambas, seminar, serta pesta buah.

Selain Menaker, hadir dalam pembukaan adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, Ketua Komisi III DPR M Aziz Syamsudin, Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi, Wakil Bupati Zaiful Bokhari, serta sejumlah pejabat lain baik dari Provinsi Lampung, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Badan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Chusnunia Chalim mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pembangunan sektor pariwisata di Lampung Timur. “Kita akan terus tingkatkan pariwisata ini termasuk terus memperbaiki Festival Way Kambas agar lebih menarik wisatawan dalam dan luar negeri,” tukas Chusnunia.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.