Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menristekdikti Memotivasi PTS Kembangkan Produk Start-Up Jadi Industri

Menristekdikti Memotivasi PTS Kembangkan Produk Start-Up Jadi Industri

Oleh G. Suranto, Sabtu, 12 November 2016 | 22:39 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 409

Jakarta, InfoPublik - Bagian Komunikasi Publik Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekditi) menyampaikan, bahwa Menristekdikti Mohamad Nasir melakukan kunjungan ke STMIK Primakara Bali yang menjadi tuan rumah pertemuan Forum Rektor PTS se-wilayah VIII, Bali, NTB dan NTT.

Kedatangan Menteri Mohamad Nasir kali ini tidak lain untuk memotivasi perguruan tinggi swasta untuk mengembangkan produk-produk start-up yang dapat dijadikan industri.

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, pemerintah kini tidak lagi membedakan mana perguruan tinggi (PT) negeri, mana PT swasta, karena keduanya mengerjakan hal yang sama, maka kemajuannya terus didorong oleh Kemenristekditi.

“Penerapan industri berbasis teknologi kini sangat penting. Perguruan tinggi ke depan harus bisa menyiapkan sumberdaya yang berkualitas,” kata Nasir di Bali, Jumat (11/11).

30 tahun ke depan, Nasir menyebutkan Indonesia akan memasuki era bonus demografi atau Millenium Development Goals (MDG) dimana jumlah angkatan kerja akan semakin banyak. Dalam menghadapi perkembangan global, maka peran perguruan tinggi semakin strategis.

“Maka dari itu, perguruan tinggi harus dikelola dengan maksimal untuk menghasilkan tenaga kerja yang baik, supaya semua lulusannya nanti memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing,” paparnya.

Disamping itu, permasalahan lain yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana cara meningkatkan nilai tambah untuk daya saing good and services. Dirinya menilai salah satu solusinya dapat melalui program technopreneurship. Namun sayangnya prosentase wirausaha Indonesia masih berada di angka 0,43 persen dari total usia produktif angkatan kerja. Angka ini jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand (3 persen), Malaysia (5 persen), dan Singapura (7,2 persen).

Oleh karena itu, kata dia, perguruan tinggi harus merestrukturisasi cara pandangnya menjadi entrepreneur university. Kemenristekdikti dalam mendukung hal ini telah memiliki satu kelembagaan penguatan inovasi yang mempunyai fungsi memfasilitasi hasil litbang atau invensi yang sudah siap masuk ke start-up.

Dirinya berharap, paling tidak wirausahawan (technopreneur) Indonesia mencapai angka 2 persen dari total angkatan kerja. Akan lebih baik lagi apabila wirausaha ini berbasiskan teknologi (iptek). Untuk itu, pihaknya juga mendorong agar perguruan tinggi swasta semakin banyak yang memiliki akreditasi A.

“Maka saya melalui Dirjen Kelembagaan jika ada wilayah yang akreditasi B nya gemuk, itu agar didorong dan didukung supaya jadi A,” tambahnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.