Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BPJS Ketenagakerjaan dan CT Corpora Kerja Sama Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan dan CT Corpora Kerja Sama Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja

Oleh H. A. Azwar, Sabtu, 12 November 2016 | 02:02 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 1K

Jakarta, InfoPublik - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan CT Corpora melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Kerja sama tersebut tentang Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Pemanfaatan Benefit Lain Untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Seluruh Unit Bisnis CT Corpora.

Penandatanganan dilakukan oleh Ilyas Lubis, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan dan Ali Gunawan, Direktur CT Corpora, disaksikan oleh Chairman CT Corpora Chairul Tanjung dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto yang dilaksanakan di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (11/11).

Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan di kedua belah pihak untuk dapat meningkatkan cakupan jumlah peserta dengan sasaran Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) dan pemanfaatan benefit tambahan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh unit bisnis CT Corpora.

Sinergi ini akan menghasilkan kekuatan baru bagi BPJS Ketenagakerjaan dan CT Corpora, seperti memperluas jangkauan customer baru untuk kedua belah pihak, memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan memberikan benefit tambahan untuk peserta existing.

Kekuatan network yang dimiliki oleh unit bisnis CT Corpora (Bank Mega, Bank Mega Syariah, Transmart-Carrefour, Trans Studio, Trans Mall, Trans F&B, dan lainnya) diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap peluasan jangkauan pekerja, ujar Chairman CT Corpora Chairul Tanjung, dalam sambutannya.

Menurut Chairul Tanjung, benefit yang dapat diberikan oleh unit usaha CT Corpora kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Disisi lain Unit usaha CT Corpora dapat memanfaatkan customer base yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menawarkan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh mencakup bidang keuangan, retail dan juga life style, diantaranya diskon menarik yang dapat diperoleh melalui kartu debit dan kredit Bank Mega, bebas premi untuk manfaat asuransi tertentu dan masih banyak lagi, ujar Chairul Tanjung.

Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan bahwa kerja sama ini harus memberikan manfaat yang besar kepada pengguna dan juga BPJS Ketenagakerjaan.

Kerja sama ini membuka kemungkinan sinergi yang sangat luas seperti co-marketing yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan bagi pekerja seperti diskon di Carrefour, kampanye edukasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan melalui grup media CT Corpora dan tentunya dapat meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui akuisisi karyawan dan mitra kerja CT Corpora, kata Agus.

Kerja sama yang ditandatangani oleh CT Corp dan BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, melainkan lebih dari itu dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di seluruh Indonesia.

Harapan kami, kerja sama yang dilakukan ini dapat mendorong perusahaan lain untuk menyadari arti penting dari perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap kinerja dan kesejahteraan para karyawan, tukas Agus.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.