Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI Akan Cari Solusi Untuk Atasi Pohon Rawan Tumbang

DKI Akan Cari Solusi Untuk Atasi Pohon Rawan Tumbang

Oleh G. Suranto, Sabtu, 12 November 2016 | 01:54 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 387

Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono akan mencarikan solusi untuk mengatasi pohon yang rawan tumbang di Jakarta, apalagi akan memasuki musim penghujan.

Pencarian solusi tersebut tidak lain untuk menyelamatkan pengguna jalan, namun di satu sisi juga Jakarta harus tetap hijau.

“Memang soal pohon tumbang bagian dari konsen kami, karena untuk menyelamatkan pengguna jalan,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/11).

Disebutkan, di satu sisi pihaknya juga harus memperhatikan faktor lingkungan. Namun keberadaan pohon usia puluhan tahun juga dinilai membahayakan.

“Jadi harus cari solusi yang terbaik, dan yang jelas kami ingin Jakarta tetap hijau. Itu saja intinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya akan meminta laporan dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang menjadi tupoksinya. Sebagian pohon yang rawan tumbang telah dilakukan pemangkasan untuk mengurangi dahan yang rindang.

“Nanti saya lihat dulu laporannya, karena ini menjelang bulan November-Desember, hujan luar biasa nanti jangan sampai kejadian yang sering terjadi terutama di Jakarta Selatan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, ada beberapa pohon tumbang di Jakarta Selatan pada Kamis (10/11) kemarin, bahkan ada pohon yang menimpa mobil yang sedang parkir dibawahnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.