Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menristekdikti : Semangat Kepahlawanan Harus Jadi Inspirasi Bagi Anak Bangsa

Menristekdikti : Semangat Kepahlawanan Harus Jadi Inspirasi Bagi Anak Bangsa

Oleh Astra Desita, Kamis, 10 November 2016 | 17:51 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K

Jakarta, InfoPublik - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan semangat kepahlawanan harus dapat menjadi inspirasi bagi anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan.
"Jika dulu pahlawan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, maka sekarang perjuangan mereka harus menjadi inspirasi bagi anak bangsa," ujar Menristekdikti di Jakarta, Kamis, (10/11).
Nasir mengatakan perjuangan para pahlawan harus menjadi semangat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kebhinekaan menjadi semangat untuk menjaga kesatuan bangsa.
"Dengan adanya nilai kepahlawanan, anak-anak Indonesia bisa menjadi pahlawan idealisme. Bagaimana membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi," tuturnya.
Saat ini kata dia, kompetisi yang sedang berlangsung sangat dasyat. Untuk itu, anak Indonesia harus mampu bersaing dalam kompetisi global. "Dengan semangat kepahlawanan, semangat menyala, kami berharap anak Indonesia bisa bersaing menjadi pemenang dalam persaingan dan bersatu padu dalam mencapai cita-cita," harap Nasir.
Laporan Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Report) 2016 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (WEF), menyebutkan daya saing Indonesia merosot dari sebelumnya peringkat 37 dari 138 negara pada 2015, menjadi peringkat ke-41.
Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa, lanjut Menristekdikti, adalah dengan melakukan inovasi. Oleh karenanya pada 2016, Menristekdikti mencanangkan sebagai tahun kesadaran dan kebangkitan inovasi anak bangsa.
"Tiga dari 12 pilar yang menjadi indikator mengukur daya saing bangsa yang harus terus ditingkatkan yaitu pendidikan tinggi dan "training" atau pelatihan, kesiapan teknologi, dan inovasi," pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.