Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI Akan Jadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Pelajar Wilayah II

DKI Akan Jadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Pelajar Wilayah II

Oleh G. Suranto, Kamis, 10 November 2016 | 16:41 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 1K

Jakarta, InfoPublik - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah melepas kontingen atlit Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) II yang akan diselenggarakan pada 13-20 November 2016 di Jakarta.

Kontingen yang mengikuti Popwil II 2016 ini sebanyak 230 orang terdiri dari 131 atlet, 22 pelatih dan asisten, serta 77 official.

“Kami berharap atlet-atlet ini bisa memberikan torehan prestasi yang membanggakan,” kata Saefullah saat acara pelepasan kontingen atlet Pekan Olahraga Pelajar Wilayah II 2016 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11).

Disebutkan, sebagian besar kontingen telah menjalani diklat di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Ragunan. “Kami lihat apakah membawakan hasil yang positif, kalau tidak kami akan evaluasi. Kami telah melakukan audisi untuk anak Jakarta, sekarang saatnya menunjukkan prestasinya,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Firmansyah mengatakan, tahun ini ada enam provinsi yang akan mengikuti Popwil II 2016 yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, Bengkulu dan Jawa Barat.

“DKI akan mengikuti semua cabang olahraga yang dipertandingkan. Tahun ini ada enam provinsi yang akan bertanding, dan Jakarta menjadi tuan rumah,” ungkapnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.