Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Presiden Jokowi Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah IMSO Tingkat SD

Presiden Jokowi Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah IMSO Tingkat SD

Oleh Astra Desita, Kamis, 10 November 2016 | 15:18 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 588

Tangerang, InfoPublik - Presiden Jokowi membuka kompetisi internasional Matematika dan Science atau International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary school, di Kota Tangerang, Rabu, (9/11) malam. Sebanyak 22 negara mengikuti kompetisi untuk tingkat sekolah dasar itu.

Jokowi mengaku bangga Indonesia terpilih menjadi tuan rumah untuk 431 siswa SD terpilih mewakili masing-masing negaranya. Sebab, untuk mempelajari matematika dan sains bukanlah suatu yang mudah.

"Saya berharap, keluar dari perlombaan ini peserta yang mewakili 22 negara mampu menjadi duta matematika dan sains. Kemudian mengaplikasikannya bagi kehidupan," tutur Jokowi, di Allium Hotel, Kota Tangerang, Banten.

Jokowi percaya, bila ajang olimpiade ini mampu mencetak ahli matematika dan sains asal Indonesia. Bila ditekuni dan dibina, maka kelak di masa depan akan lahir ilmuwan baru Indonesia yang akan mengaplikasikan temuannya untuk dunia.

"Sebab sebagaimana kita ketahui, sains itu ilmu yang juga bisa mempelajari asal usul kehidupan. Maka sangat penting mempelajarinya," kata Jokowi.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman menuturkan, olimpiade ini akan digelar pada 10-12 November 2016. Dalam olimpiade ini, Kota Tangerang mengirimkan sebanyak 12 delegasinya.

"Kami sudah melakukan seleksi sejak dua bulan lalu, hasilnya kami kirimkan 6 orang mewakili di cabang matematika dan 6 orang lainnya di cabang sains," pungkas Abduh.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.