Beranda
Nasional Sosial & Budaya
100 Petenis Senior Bersaing di Sirkuit Nasional di Bali

100 Petenis Senior Bersaing di Sirkuit Nasional di Bali

Oleh Astra Desita, Kamis, 10 November 2016 | 17:55 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 233

Jakarta, InfoPublik - Sebanyak seratus petenis senior nasional akan bersaing dalam turnamen tenis Sirkuit Nasional Nusa Dua Bali Terbuka 2016 di Nusa Dua, Bali, 13-19 November.
"Turnamen ini akan menjadi pertandingan transisi bagi petenis muda Indonesia menuju ajang internasional. Kami juga ingin memunculkan lebih banyak bibit-bibit atlet tenis Indonesia," tutur Kepala Bidang Pertandingan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Susan Soebakti di Jakarta, Rabu, (9/11).
Para petenis peraih medali dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat turut bertanding memperebutkan hadiah total Rp120 juta. Mereka antara lain peraih medali emas nomor tunggal putra Anthony Susanto, peraih medali perak nomor tunggal putra Arief Rahman, dan peraih medali perunggu nomor tunggal putra Iqbal Bilal Saputra serta Panji Untung Setiawan.
Pada nomor putri atlet unggulan asal DKI Jakarta Deria Nurhaliza akan bersaing dengan peraih medali emas nomor tunggal putri PON 2016 Aldila Sutjiadi dari Jawa Timur serta peraih medali perak tunggal putri Rifanty Dwi Kahfiani.
Turnamen yang akan digelar di lapangan tenis KONI dan Nusa Dua Bali itu terbagi dalam empat nomor pertandingan yaitu tunggal putra, ganda putra, tunggal putri, dan ganda putri.
"Untuk menambah frekuensi pertandingan tenis nasional selepas PON 2016 di Jawa Barat, kami juga akan menggelar Sirkuit Nasional PP Pelti di Surabaya pada pertengahan Desember nanti," kata Susan.
Selain dua turnamen Sirkuit Nasional, Pelti akan menggelar tiga turnamen internasional ITF Men's Future berturut-turut di Jakarta yaitu pada 28 November-4 Desember, 5-11 Desember, dan 12-18 Desember. "Kami ingin lebih memasyarakatkan turnamen-turnamen tenis di Indonesia," pungkas Susan

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.