Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI Kirim Lima Kafilah Lomba MTQ Nasional di Samarinda

DKI Kirim Lima Kafilah Lomba MTQ Nasional di Samarinda

Oleh G. Suranto, Rabu, 9 November 2016 | 17:14 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 368

Jakarta, InfoPublik - Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah melepas lima kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) III Korpri Tingkat Nasional 2016.

Para kafilah MTQ tersebut dilepas untuk bertanding di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur, mulai 11 sampai 18 November 2016 nanti.

“Kelima peserta ini merupakan hasil seleksi terbaik beberapa waktu lalu. Kegiatan ini merupakan rangkaian HUT Korpri ke-45,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/11).

Disebutkan, dalam ajang tersebut, kelima kafilah MTQ ini akan mengikuti empat cabang lomba antara lain, Tilawah Al Quran, Dakwah Putera dan Puteri, serta Tartil Al Quran.

“Kami harap peserta kita ini bisa menjadi pemenang dalam kegiaan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Nursobah, salah satu kafilah MTQ mengaku telah berlatih maksimal. Mereka juga menyiapkan mental agar lebih siap bersaing dalam lomba. “Kita maksimalkan terutama yang kita nilai masih ada kelemahan,” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.