Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BPJS Ketenagakerjaan Bangun Sistem Pendidikan Model Corporate University

BPJS Ketenagakerjaan Bangun Sistem Pendidikan Model Corporate University

Oleh H. A. Azwar, Selasa, 8 November 2016 | 23:09 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 882

Jakarta, InfoPublik - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membangun sistem pendidikan dengan model Corporate University dalam memenuhi kebutuhan atas sumber daya manusia yang berkualitas.

Hal ini terwujud dengan hadirnya Institut BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki peran penting dalam menghasilkan SDM berkualitas yang diinginkan.

Sejalan dengan itu, tahun ini BPJS Ketenagakerjaan menjadi host pertemuan Asian Corporate University Summit yang ke lima yang dilaksanakan di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (8/11).

Pertemuan antara Corporate University se-Asia ini mengangkat tema Enhancing Organization Learning Agility-Enabled by Digital Age Technology, Role and Responsibility of Corporate University. Tema ini diangkat untuk menjawab tuntutan era kemajuan teknologi digital yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Corporate University Summit ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antar perusahaan, khususnya institusi BUMN, dalam menjawab tuntutan global akan kebutuhan SDM yang berkualitas yang dapat mendorong kinerja perusahaan.

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa untuk mewujudkan visi BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan, dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi sangat baik di masing-masing bidang yang dihasilkan.

Di Institut BPJS Ketenagakerjaan, kami memiliki kurikulum khusus yang ditujukan untuk mendapatkan SDM dengan standar kompetensi yang harus dimiliki dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kami memiliki enam akademi untuk menunjang pembelajaran tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, di antaranya adalah Social Security Academy, Investment Academy, Membership Management Academy, Service Academy, Business Enabler Academy, dan Leadership & Culture Academy, ungkap Naufal.

Kegiatan Corporate University Summit ini dibuka oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dan Meneg BUMN, yang diwakili oleh Deputi Meneg BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno, dihadapan 252 peserta pertemuan yang merupakan perwakilan perusahaan-perusahaan dari Indonesia, Malaysia, Brunei Daarussalam, Korea, Cina, India dan Afrika Selatan.

Selain itu, Keynote Speaker yang dihadirkan dalam kegiatan ini sebanyak 16 orang yang di antaranya adalah Mantan Presiden RI BJ Habibie, Chairul Tanjung dan lain sebagainya.

Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto berharap dengan diadakannya kegiatan ini dapat memberikan hasil positif bagi kemajuan Corporate University yang ada, khususnya Institut BPJS Ketenagakerjaan, agar SDM yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi semua pihak.

Semoga Corporate University Summit yang dilakukan ini dapat menghasilkan strategi-strategi baru dalam memperoleh SDM berkualitas, khususnya di Institut BPJS Ketenagakerjaan, tukas Agus.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.