Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Satlak Prima Lakukan Tes Kesehatan 11 Atlet Panahan

Satlak Prima Lakukan Tes Kesehatan 11 Atlet Panahan

Oleh Astra Desita, Selasa, 8 November 2016 | 23:05 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 586

Jakarta, InfoPublik - Satlak Prima melakukan tes kesehatan kepada 11 atlet panahan di gedung PP-ITKON Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa (8/11) jelang pemusatan pelatihan nasional untuk SEA Games 2017 di Malaysia.

11 atlet itu adalah Riau Ega Agata Salsabila, Muhammad Hanif Wijaya, dan Hendra Purnama yang merupakan atlet nomor recurve putra. Sedangkan atlet-atlet nomor recurve putri adalah Diananda Choirunisa, Ika Yuliana Rochmawati dan Titik Kusumawardani.

Kemudian, atlet-atlet nomor compound putra yaitu Sapriatno dan Yoke Rizaldi Akbar. Serta tiga atlet nomor compound putri yaitu Dellie Threesyadinda, Rona Siska Sari dan Triya Reski Andriyani.

"Mereka adalah atlet-atlet pelatnas sebelumnya yang diminta satlak prima mengikuti tes kesehatan disini," kata pelatih Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Syafrudin Mawi yang mendampingi para atlet di gedung Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

Syafrudin mengatakan 11 atlet panahan itu telah menjalani tes sejak pukul 08.00 WIB dan akan mengikuti tes fisik di lapangan atletik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rawamangun, Jakarta, pada Rabu (9/11).

"Kami belum mendapatkan informasi apakah latihan pelatnas panahan akan berada di Cibubur atau tempat lain," katanya.

Atlet-atlet panahan, lanjut Syafrudin, masih berlatih di daerah masing-masing dan belum menjalani pelatnas di Jakarta. Mereka masih menunggu surat keputusan pengangkatan atlet pelatnas dari Satlak Prima.

Sementara itu penanggung jawab tes kesehatan Satlak Prima Haryo Tilarso mengatakan tes itu bertujuan mendeteksi risiko cedera sebelum atlet mengikuti pelatnas untuk SEA Games 2017. Tes kesehatan itu meliputi tekanan darah, tinggi badan, denyut nadi, rekam jantung dan otot tulang.

Selain tes kesehatan, Satlak Prima juga melakukan tes keseimbangan dengan metode sport science.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.