Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Plt. Gubernur DKI Kunjungi TPST Bantar Gebang

Plt. Gubernur DKI Kunjungi TPST Bantar Gebang

Oleh G. Suranto, Selasa, 8 November 2016 | 13:43 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 255

Jakarta, InfoPublik – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, untuk mengetahui langsung permasalahan yang terjadi, sehingga bisa menentukan kebijakan yang tepat.

Sumarsono mengatakan, ada dua poin atas kunjungannya, pertama melakukan silaturahmi dengan jajaran Pemerintah Kota Bekasi, serta berdialog dengan warga yang ada di sekitar TPST Bantar Gebang.

“Jadi ada dua poin, pertama silaturahmi kepada mitra Jabodetabek, khususnya Bekasi. Masa Plt Gubernur nggak kenal, kan bagus. Jadi kami mencoba kenalan kepada jajaran Pemkot Bekasi,” kata Sumarsono di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Dirinya juga ingin menjelaskan kepada Pemkot Bekasi mengenai hibah sebesar Rp. 143 miliar yang akan segera cair. Mengingat APBD Perubahan 2016 sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, dirinya juga akan melakukan dialog dengan warga yang ada di TPST Bantar Gebang, serta memberikan penjelasan, bahwa uang bau yang sempat tertunda akan segera diberikan. “Kami akan ke segmen lokasi, untuk memperoleh penjelasan dari Pemkot Bekasi dan dialog dengan masyarakat. Kami memberikan penjelasan harapan yang ditunggu sudah siap,”tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya didampingi oleh beberapa pejabat teras Pemprov DKI Jakarta, seperti Sekda DKI Jakarta, Saefullah, serta Wakil Dinas Kebersihan, Ali Maulana Hakim.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.