Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Sekjen PSSI : Uang Untuk Gelar Kongres Masih Cukup

Sekjen PSSI : Uang Untuk Gelar Kongres Masih Cukup

Oleh Astra Desita, Selasa, 8 November 2016 | 09:23 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 187

Jakarta, InfoPublik - Sekretaris Jendral (Sekjen) PSSI Azwan Karim menyebut uang PSSI masih cukup buat gelar Kongres PSSI, 10 November 2016. Segala persiapan dianggap sudah selesai dan tinggal menunggu hari 'H' pelaksanaannya.

Azwan memastikan, hingga detik ini pihaknya belum mendapatkan bantuan dana dari pihak manapun termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Segala sesuatu yang berkaitan dengan Kongres PSSI, 10 November di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, sepenuhnya ditanggung PSSI. "Kami pakai dana swasembada PSSI. Semua dari PSSI. Sejak dua minggu lalu kami juga sudah dapat kabar dari Pak Menterinya bilang kalau mereka tidak bisa bantu karena ada pemangkasan anggaran," tutur Azwan di Jakarta, Senin (7/11).

Terkait persiapan, Azwan mengatakan saat ini sudah selesai 90 persen. Mengingat segala sesuatu telah dipersiapkan sejak awal kongres yang rencananya digelar 17 Oktober lalu di Makassar. "Sudah siap, tinggal sentuhan akhir saja. Materi Kongres termasuk kertas suara juga sudah semua. Surat untuk voter serta mandat dari sebagian besar para voter juga sudah kami kumpulkan," tuturnya.

Menyoal para bakal calon Ketua Umum PSSI 2016-2020, Azwan mengaku tidak ada koordinasi antara pihaknya dengan para bakal calon tersebut. Disebutkannya, di hari Kongres nanti para bakal calon juga sebenarnya tidak diwajibkan untuk hadir.

Tapi diakui Azwan, akan lebih baik jika para bakal calon hadir dan menyaksikan secara langsung proses pemilihan suara nantinya. "Surat undangan sudah kami sebarkan ke semuanya (voter maupun bakal calon Ketum). Sejauh ini belum ada yang konfirmasi (soal kehadiran)," pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.