Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Plt Gubernur DKI Minta Kontraktor Rusun Rawa Bebek Perhatikan K3

Plt Gubernur DKI Minta Kontraktor Rusun Rawa Bebek Perhatikan K3

Oleh G. Suranto, Sabtu, 5 November 2016 | 17:25 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 387

Jakarta, InfoPublik – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meminta kepada kontraktor pembangunan rumah susun (Rusun) Rawa Bebek untuk tetap mempehatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), karena akibat kurang diperhatikannya K3 proyek pembangunan empat blok dihentikan untuk sementara.

“K3 itu penting, jangan sampai dilupakan, tetap harus diperhatikan,” kata Sumarsono, saat meninjau Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur, Sabtu (5/11).

Pembangunn Rusun Rawa Bebek dihentikan sejak tanggal 8 Oktober lalu. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mencatat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pekerja yang tidak menggunakan pengaman kerja, kabel yang masuk ke dalam genangan air, serta steger menggunakan kayu.

Selain itu, penyebab lainnya penghentian pembangunan rusun tersebut yakni karena beberapa pekerjaan dinilai tidak memenuhi standar, sehingga harus dilakukan perbaikan, seperti bagian tangga, kamar mandi, serta lainnya.

Untuk bisa memastikan apakah bangunan bisa dilanjutkan atau tidak, pihaknya akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) untuk memberikan second opinion. “Saya sudah hubungi Kementerian PU-PR untuk memberikan second opinion. Senin atau Selasa saya kira akan ditinjau,”ujarnya.

Sementara itu, Project Manager PT Permata Dwi Lestari, Akto Permana mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan konstruksi yang menjadi catatan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, dan berjanji akan lebih memperhatikan K3 untuk pegawai.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.