Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BKKBN - Kemendesa Bersinergi Program di DTPK

BKKBN - Kemendesa Bersinergi Program di DTPK

Oleh Juliyah, Sabtu, 5 November 2016 | 09:13 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 663

Jakarta, InfoPublik - BKKBN jalin kesepahaman bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan sinergi dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Hal ini sebagai upaya menjawab berbagai tantangan menghadang program KKBPK seperti mekanisme operasional program KKBPK yang relatif belum berjalan secara optimal, terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga lini lapangan maupun infrastruktur program KKBPK, terutama di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan, serta dana operasional lini lapangan.

"BKKBN terus berupaya menyinergikan pentingnya program KKBPK pada masyarakat. BKKBN terus-menerus menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kerja sama dalam beragam bentuk," kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di Jakarta, Jumat (4/11).

Diharapkan, kesepahaman bersama ini menjadi daya ungkit bagi sinergitas antara BKKBN dan para pemangku kepentingan juga mitra kerja dalam pelaksanaan program KKBPK untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, berkomitmen akan membantu program keluarga berencana di desa melalui tenaga pendamping desa yang tersebar diseluruh Indonesia.

"Lewat upaya ini, seluruh jajaran BKKBN dapat memberikan masukan materi terkait program KB bagi tenaga pendamping desa yang ada diseluruh Indonesia, selain itu juga dapat melalui pelatihan kepada kepala desa terkait program KB," ujarnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.