Beranda
Nasional Sosial & Budaya
PIN Ilmu Kedokteran Gigi Anak ke-10 Digelar Maret 2017

PIN Ilmu Kedokteran Gigi Anak ke-10 Digelar Maret 2017

Oleh Juliyah, Kamis, 3 November 2016 | 08:34 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K

Jakarta, InfoPublik - Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI) akan menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Nasional Ilmu Kedokteran Gigi Anak ke 10 (PIN IKGA 10) di Jakarta pada tanggal 24 - 25 Maret 2017.

Ketua Panitia PIN IKGA 10, IDGAI Wina Edriani Darwis menyampaikan, Pertemuan ilmiah kali ini mempunyai tema Making pediatric dentistry excellence into reality: improving children's quality of life.

"Mempunyai anak yang sehat sehingga mempunyai hidup yang berkualitas dari segi jasmani dan rohani tentu menjadi harapan setiap orangtua. Namun, tidak semua orangtua menyadari bahwa kesehatan gigi menjadi salah satu penopang penting bagi kesehatan umum anak, sehingga kesehatan gigi dan mulut seringkali terabaikan," katanya dalam keterangan IDGAI di Jakarta, Rabu (2/11).

Karena itu menurutnya, tanggung jawab setiap dokter gigi anak untuk memberi pengetahuan kepada orangtua mengenai pentingnya kesehatan gigi dan untuk dapat memberikan tindakan preventif yang maksimal.

"Bila telah terjadi penyakit gigi dan mulut maka harus mampu untuk memberikan penatalaksanaan yang terbaik. Ilmu dan pengetahuan yang sudah didapatkan dari pendidikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis perlu terus ditingkatkan secara berkala," ujarnya.

Pertemuan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan penyegaran pengetahuan terkini dengan seminar, interaksi serta diskusi antara pembicara dan peserta yang tinggi sehingga pediatric dentistry excellence dapat tercapai.

Berbagai topik akan dibahas dalam PIN IKGA 10, topik preventif, karies gigi, perawatan pasien berkebutuhan khusus, bahan restorasi terkini, bedah mulut, sedasi dan perawatan ortodontik interseptif, yang diikuti dengan topik trauma pada CPD."Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan ketrampilan dokter gigi anak demi terciptanya perawatan yang komprehensif dan bermutu untuk pasien anak," ungkapnya.

Praktisi dari Singapura dan Australia, serta para ahli ilmu kedokteran gigi anak Indonesia telah diundang sebagai pembicara utama dalam pertemuan ini, yang akan dilanjutkan dengan akan diikuti dengan Continuing Professional Development (CPD) pada tanggal 26 Maret 2017.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.