Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Timnas Indonesia akan Uji Coba Lawan Myanmar dan Vietnam

Timnas Indonesia akan Uji Coba Lawan Myanmar dan Vietnam

Oleh Astra Desita, Kamis, 3 November 2016 | 08:34 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 562

Jakarta, InfoPublik - Timnas Indonesia akan menghadapi dua ujicoba tandang melawan Myanmar dan Vietnam. Pelatih Alfred Riedl pun menargetkan untuk bisa mendapatkan gambaran starting eleven di laga perdana Piala AFF 2016.

Timnas Indonesia telah bertolak ke Yangon, Myanmar, Rabu (2/11) pukul 13.00 WIB. Dari Dari tanah air, Riedl hanya membawa 23 pemain. Akan ada tiga pemain akan menyusul yaitu Andik Vermansah, Stefano Lilipaly dan Irfan Bachdim.

Untuk ujicoba pertama, Indonesia akan lebih dulu melawan Myanmar pada 4 November di Yangon, lalu menjajal Vietnam pada 9 November di Hanoi.

Riedl menilai Myanmar dan Vietnam memiliki kekuatan yang berbeda. Namun, pelatih asal Austria ini menekankan bahwa target utamanya adalah melihat perkembangan serta mencari komposisi terbaik untuk starting eleven Piala AFF 2016.
"Mereka (Myanmar) tentu sangat termotivasi, karena mereka yang menjadi tuan rumah dan mereka mempunyai persiapan yang panjang. Akan menjadi sulit bagi kami dalam laga ini tentunya. Namun, saya harap kami mampu memberikan hasil yang baik," ujar Riedl sebelum berangkat.

"Untuk menghadapi Vietnam seperti apa, akan kami persiapkan nanti. Tapi menurut pendapat saya yang terpenting bagaimana kami dapat menghadapi lawan yang lebih kuat di laga tandang nanti." katanya.

"Namun yang jelas targetnya adalah untuk menentukan starting eleven untuk laga pertama di Manila (PIala AFF) dan juga melihat kemajuan para pemain dan tentu saja ingin mendapatkan hasil yang baik," tuturnya.

Pada laga perdana Piala AFF 2016, timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada 19 November di Philippine Sports Stadium, Bocaue. Selain Thailand, skuat 'Garuda' juga tergabung bersama Filipina dan Singapura di Grup A.

Soal adaptasi beberapa pemain baru yang telat bergabung, Riedl mengaku tak khawatir. Dia menyakini pemainnya bisa cepat beradaptasi dengan taktik dan strateginya. Dari tiga pemain yang menyusul, hanya Irfan Bachdim yang kondisi terakhirnya mengalami cedera.

"Saya rasa tidak membutuhkan waktu lama untuk mereka memahaminya. Saya rasa tidak akan ada masalah. Saya harap mereka akan segera fit," pungkasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.