Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Joko Asmoro Kembali Pimpin Amphuri

Joko Asmoro Kembali Pimpin Amphuri

Oleh H. A. Azwar, Rabu, 2 November 2016 | 15:22 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 1K

Bogor, InfoPublik - Musyawarah Nasional IV Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) yang dilaksanakan di Hotel Rancamaya Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11), mengukuhkan Joko Asmoro menjadi Ketua Umum Amphur periode 2016-2020.

Dengan demikian, Joko Asmoro kembali menduduki jabatan Ketum untuk kedua kalinya setelah masa jabatannya pada periode sebelumnya habis.

Terpilihnya kembali Joko secara aklamasi, tak lain karena dianggap berhasil dalam memimpin asosiasi penyelenggara haji dan umrah tertua ini selama masa jabatannya.

Terlebih, kinerja Amphuri dalam tiga tahun masa kepengurusannya telah banyak melakukan terobosan yang berdampak positif dalam penyelenggaraan haji dan umrah di Tanah Air, diantaranya adalah menjadi pelopor program lima pasti umrah yang digagas oleh Direktur Jenderal Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Abdul Djamil sejak tahun lalu.

Untuk ke depan, Joko mengungkapkan, dirinya akan terus memajukan asosiasi yang memiliki ratusan anggota berizin resmi dari Kemenag diseluruh Indonesia ini.

Masih banyak perbaikan yang harus terus dilakukan untuk asosiasi ini. Jabatan ini adalah amanah buat saya. Jabatan ini bukan untuk gagah-gagahan bagi saya, karena amanah ini nanti akan menjadi pertanggungjawaban saya di akhirat, ungkapnya.

Sebagai wadah bagi ratusan anggota Amphuri, Joko akan menjadi pelayan seluruh anggota. “Kita harus melayani seluruh anggota. karena kita ada, untuk melayani,” tukas Joko.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.