Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Terpilih Ketum PBSI, Wiranto Bersama SBY Bahas Bulutangkis

Terpilih Ketum PBSI, Wiranto Bersama SBY Bahas Bulutangkis

Oleh Astra Desita, Rabu, 2 November 2016 | 00:18 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 357

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono membahas tentang Wiranto yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

"Hal yang dibahas adalah masuknya saya ke PBSI sebagai ketua umum, tadi disinggung malah ya karena beliau (SBY) juga kenal pak Gita Wirjawan mantan ketua umum PBSI dan sekarang saya sampaikan bahwa saya mengambil alih status kepemimpinan Pengurus Pusat PBSI untuk penugasan 2016-2020," tutur Wiranto di Jakarta, Selasa, (1/11).

Wiranto mengatakan SBY yang mendatanginya untuk memberikan dukungan bagi kepemimpinannya di Pengurus Pusat PBSI.

"Beliau sangat senang karena beliau tahu bahwa saya memang hobi badminton dari dulu, tahu bahwa saya pemain badminton juga dan mendukung karena beliau juga yang dulu mendorong Pak Gita Wirjawan untuk memegang Pengurus Pusat PBSI," ujarnya.

Sebelumnya, Jenderal (Purn) Wiranto terpilih memimpin Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2016-2020 setelah Gita Wirjawan mengundurkan diri dari pencalonan pada Musyawarah Nasional 2016 di Surabaya, Senin malam (31/10).

Disinggung soal visi dan misi PBSI ke depan, Wiranto menegaskan bahwa prestasi yang sudah diraih PBSI era Gita Wirjawan akan menjadi basis ke depan.

"Kita ingin memperbanyak juara dunia dan memunculkan juara baru bulu tangkis dari Indonesia. Karena itu perkuat organisasi dan menjaga kesolidan agar prestasi mengikuti," katanya.

Gita Wirjawan merupakan Ketua PP PBSI periode 2012-2016 yang sebelum Munas menegaskan untuk tetap maju dengan dukungan 18 Pengprov PBSI, namun saat pemaparan visi dan misi calon ketua umum menjelang proses pemilihan, ia memilih mundur.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.