Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BPJS Ketenagakerjaan Banten Salurkan 13.750 Donasi Pekerja Rentan

BPJS Ketenagakerjaan Banten Salurkan 13.750 Donasi Pekerja Rentan

Oleh H. A. Azwar, Selasa, 1 November 2016 | 10:57 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 2K

Tangerang, InfoPublik - Untuk melakukan sinergi dan evaluasi kinerja seluruh kantor cabang di jajarannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kantor Wilayah Banten menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) se-Wilayah Banten.

Di sela-sela kegiatan tersebut, diserahkan pula komitmen pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari tiga perusahaan sebagai donasi kepesertaan kepada pekerja rentan.

Donasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini akan diberikan kepada pekerja rentan di wilayah operasional Kantor Wilayah Banten melalui dana CSR gabungan dari tiga perusahaan yaitu BNI Asset Management, PT Indo Premier Securities dan PT Sarana Multi Corpora dengan total donasi sebesar Rp442,4 Juta.

BNI Asset Management memberikan donasi kepada sebanyak 10.500 pekerja rentan di Banten. Sementara 2.250 dan 1000 pekerja lainnya merupakan donasi dari PT Indo Premier Securities dan PT Sarana Multi Corpora. Keseluruhan donasi yang diberikan kepada 13.750 pekerja rentan akan disalurkan melalui beberapa Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Banten, yaitu Kantor Cabang Tangerang Batu Ceper, Tangerang Cikupa, Tangerang Cikokol dan Tangerang BSD.

Donasi kepesertaan yang diberikan meliputi dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Dengan adanya perlindungan ini, pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mencapai kesejahteraan. Harapannya agar ke depan, mereka dapat melanjutkan sendiri kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka melalui program reguler yang tersedia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengungkapkan bahwa komitmen pemberian bantuan dana CSR ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran para pekerja BPU agar mereka menyadari arti penting perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam menjamin kehidupan yang sejahtera.

Donasi kepesertaan dari dana CSR gabungan tiga perusahaan ini diberikan untuk menstimulasi para pekerja agar mereka mampu melanjutkan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan mereka secara mandiri atas kesadaran sendiri, ungkap Agus di Tangerang, Banten, Senin (31/10).

Di sisi lain, Agus mengharapkan kerja sama CSR bersama mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan ini nantinya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pekerja agar perlindungan menyeluruh dapat tercapai.

Dengan melalui dana CSR perusahaan, para pekerja rentan ini bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya perlindungan dalam bekerja, kata Agus.

Kegiatan yang dihasilkan dari sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan perusahaan swasta dan sekuritas ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat memicu implementasi akuisisi kepesertaan BPU kerja sama korporasi di seluruh Indonesia, salah satunya melalui Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran).

GN Lingkaran merupakan salah satu solusi yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. Gerakan ini mengakomodir penyaluran dana perusahaan, instansi ataupun individu secara elektronis atau online untuk memberikan donasi kepada para pekerja rentan agar bisa mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan.

Sebanyak lebih dari 70 juta pekerja di Indonesia merupakan pekerja pada sektor Bukan Penerima Upah (BPU) yang sebagian besar merupakan pekerja rentan. Sementara 40 juta pekerja lainnya merupakan pekerja pada sektor Penerima Upah (PU). Dengan potensi yang sangat besar ini diharapkan perusahaan-perusahaan BUMN, perbankan dan swasta bisa mengikuti langkah BNI Asset Management, PT Indo Premier Securities dan PT Sarana Multi Corpora untuk menyalurkan dana CSR mereka dalam bentuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja rentan.

Dalam hal kuantitas kepesertaan, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten sendiri telah mencatatkan pencapaian sebanyak 13.917 perusahaan aktif dengan 987.234 tenaga kerja aktif berdasarkan data pada akhir September 2016. Tenaga kerja BPU aktif untuk Kantor Wilayah Banten terhitung bulan September tercatat sebanyak 29.998 orang yang telah melampaui target tahun 2016 sebesar 110,26 persen. Jumlah ini akan terus bertambah, mengingat masih tersisa waktu hingga penghujung tahun 2016 dan donasi kepesertaan sebanyak 13.750 pekerja yang akan terdaftar menjadi peserta.

Sementara, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten, Hidayatullah Putra, optimis pencapaian kinerja di wilayah Banten akan memuaskan.

Terima kasih kepada mitra kerja yang telah memercayakan dana CSR yang dimiliki untuk disalurkan dalam bentuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga dengan adanya program ini, pekerja rentan dapat mencapai kesejahteraan mereka dan menjadi lebih mandiri, kata Hidayatullah.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.