Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Pelayanan Berbasis Internet Ringankan Tugas Kepegawaian

Pelayanan Berbasis Internet Ringankan Tugas Kepegawaian

Oleh Tri Antoro, Minggu, 30 Oktober 2016 | 21:12 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 253

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur apresiasi penerapan layanan kepegawaian berbasis internet atau online less paper Kementerian Hukum dan HAM.

"Layanan kepegawaian ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan seluruh instansi pemerintah sebagai bagian digitalisasi pelayanan melalui penerapan e-government," ujar Asman Abnur saat memberikan pidato pada acara Hari Dharma Karyadhika di Kementerian Hukum dan HAM, Sabtu (29/10).

Layanan kepegawaian tersebut adalah Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) disinyalir, adanya penerapan layanan kepegawaian online less paper ini pelayanan kepegawaian dapat dilakukan lebih tepat, cepat dan jelas. "Pengurusan administrasi kepegawaian tidak perlu lagi harus kesana sini membawa map," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendukung pernyataan Menteri PANRB dengan layanan kepegawaian berbasis internet atau online ini membantu meringankan ASN dalam layanan kepegawaian. "Terutama untuk yang pensiun, tidak merasa ditinggalkan oleh negara," ujarnya.

Diketahui, online less paper ini, BKN juga menetapkan lima pemerintan provinsi yang akan dijadikan percontohan layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.