Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Nusantara Mengaji Ajak Masyarakat Ikut Khataman Alquran Akbar di Bekasi

Nusantara Mengaji Ajak Masyarakat Ikut Khataman Alquran Akbar di Bekasi

Oleh Yudi Rahmat, Sabtu, 29 Oktober 2016 | 18:29 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 442

Jakarta, InfoPublik - Inisiator nusantara mengaji Abdul Muhaimin Iskandar mengajak seluruh masyarakat mengikuti kegiatan khataman Alquran di Kota Bekasi, Minggu (30/10) besok.

Khataman akbar yang melibatkan seluruh masyarakat warga Bekasi di 200 titik se-Kota Bekasi, menurut Cak Imin, begitu akrab disapa, merupakan komplementer upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Kota Bekasi sebagai kota patriot, menurut Cak Imin, dipilih menjadi tempat Khataman Akbar Nusantara Mengaji untuk merefleksikan semangat Hari Santri Nasional. Sebab, sejak masa pra kemerdekaan hingga saat ini, perjuangan para santri tak lepas dari kontiunitas upaya lahir dan batin.

"Seluruh usaha perjuangan umat Islam indonesia, sejak zaman pra kemerdekaan hingga berhasil merebut kemerdekaan selalu berdasarkan usaha dan doa," terang Cak Imin

Pada era sekarang, kata Cak Imin, peran santri dalam mengisi pembangunan tak lepas dari bagian perjuangan umat Islam untuk kemajuan Indonesia. "Sejak dulu bahkan sampai hari ini, peran santri mengisi pembangunan ini merupakan ikhtiar terus menerus dengan kesungguhan dan keikhlasan. Mari kita jadikan, khataman dan tadarus Alquran ini, upaya riyadhah dan munajat yang melengkapi doa-doa kita, agar usaha lahiriyah dan batiniyah ini mempermudah dan melengkapi target-target keberhasilan yang kita raih," papar Cak Imin di Jakarta, Sabtu (29/10).

Khataman akbar yang digelar se-Kota Bekasi ini akan dilaksanakan warga Kota Bekasi di 56 kelurahan dari 12 kecamatan. Pusat khataman ditempatkan di Masjid Siti Rawani, Jati Asih, Bekasi dan disiarkan langsung di TV One pada program "Damai Indonesiaku". Cak Imin dan beberapa mubalig lainnya dijadwalkan mengisi ceramah dalam acara tersebut.

Khataman Alquran kali ini, menurut Koordinator Nasional (Kornas) Nusantara Mengaji, Jazilul Fawaid, sekaligus rangkaian peringatan Hari Santri Nasional.

Jazil menjelaskan, Nusantara Mengaji ingin menjadikan peringatan Hari Santri Nasional tidak hanya sebagai seremonial. Tetapi juga bagian Revolusi Mental agar pembangunan menyentuh mental, spiritual, dan keteladan kepemimpinan nasional.

"Tradisi santri itu tradisi mengaji, tradisi khataman Alquran, ya tradisi umat Islam pada umumnya. Nah, ini sejalan dengan Gerakan Nusantara Mengaji sebagai gerakan spiritual keagamaan memperbaiki kualitas moral, membangun karakter bangsa serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jazil yang juga ketua Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta ini.

Karena itu, dalam acara Nusantara Mengaji Bekasi, khataman Alquran tersebut juga akan melibatkan seluruh warga Bekasi di 200 titik (majelis) khataman. Khataman Alquran, lajutnya, akan dimulai serentak dari pagi hingga siang hari pada Minggu 30 Oktober 2016.

Jazil juga berharap syiar ini mampu membangkitkan kegiatan mengaji Alquran di masyarakat semakin marak.

Nusantara Mengaji, ujarnya, terus melakukan pengabdian dalam mendekatkan Alquran dengan masyarakat dan mendekatkan masyarakat dengan Alquran.

Jazil mengatakan melalui berbagai program, Nusantara Mengaji juga terus berupaya mensyiarkan Alquran, salah satunya melalui aplikasi Nusantara Mengaji, yakni aplikasi khataman online pertama di dunia, serta program Infaq Sejuta Alquran, beasiswa hafidz berprestasi dan berbagai pelatihan peningkatan kualitas pemahaman dan bacaan kandungan Alquran.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.