Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Plt Gubernur DKI Jakarta Ancam Pecat PNS Terlibat Politik Praktis

Plt Gubernur DKI Jakarta Ancam Pecat PNS Terlibat Politik Praktis

Oleh G. Suranto, Minggu, 30 Oktober 2016 | 05:35 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 426

Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kembali menegaskan, agar Pegawai Negeri Siplil harus netral dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017. Jika ada yang terbukti terlibat dalam politik Praktis, maka terancam akan dipecat.

“Sudah dicanangkan, bahwa birokrasi di Pemprov DKI Jakarta harus netral. Jika ada birokrat yang tidak netral maka akan dipecat,” tegas Sumarsono, saat acara Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas Pilkada 2017 di Silang Monas, Sabtu (29/10).

Ia meminta juga kepada instansi yang melaksanakan pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjaga netralitas.

“Ini komitmen, mari kita jaga. KPU dan Bawaslu juga harus netral, birokrasi netral dengan begitu demokrasi di Jakarta ini akan berlangsung aman dan damai,” ujarnya.

Pesan tersebut disampaikan, karena pelaksanaan Pilkada di Jakarta sebagai barometer di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan semua unsur di ibukota turut menjaga dan menyukseskan Pilkada 2017 mendatang.

“Atas nama Pemprov DKI saya ucapkan selamat berkampanye yang damai dan berintegritas,” tandasnya.

KPU DKI Jakarta menggelar acara Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Silang Barat Daya Monas, Jakarta Pusat. Acara tersebut menandai dimulainya kampanye yang berlangsung sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.