Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Kemnaker Dukung Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Humas Indonesia

Kemnaker Dukung Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Humas Indonesia

Oleh H. A. Azwar, Minggu, 30 Oktober 2016 | 00:34 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 833

Bandung, InfoPublik - Kementerian Ketenagakerjaan terus berusaha menciptakan iklim pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja bidang kehumasan di Indonesia.

Dari sisi regulasi, pentingnya penguasaan kompetensi kehumasan telah diatur dalam Kepmenakertrans Nomor Kep 39/MEN/II/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Kehumasan.

Sesuai regulasi tersebut, standar kompetensi humas Indonesia dirancang agar SDM Kehumasan mampu berkontribusi dalam strategi manajemen dalam menghadapi era persaingan global, ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemnaker R Irianto Simbolon, mewakili Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi pembicara dalam Konvensi Nasional Humas Indonesia 2016 di Bandung pada Jumat (28/10).

Acara yang digelar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) ini bertema “Membangun Kompetensi Humas Indonesia Bersaing di Kompetensi Global”.

Menurut Irianto, di era persaingan global saat ini, tenaga kerja di bidang kehumasan harus terus mengembangkan diri dan dituntut wajib menguasai standar kompetensi kerja bidang kehumasan.

Agar tenaga kerja bidang kehumasan memiliki daya saing dalam era persaingan global maka setiap tenaga kerja bidang kehumasan harus memiliki delapan standar kompetensi.

Standar kompetensi khusus yang harus dikuasai tenaga kerja bidang kehumasan yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, teknis kehumasan dan management issue, ujar Irianto.

Standar kompetensi humas lainnya, lanjut Irianto adalah kemampuan research, manajerial, leadership serta bahasa dan teknologi. “Dengan memiliki standar kompetenai yang tinggi, maka diharapkan tenaga kerja bidang kehumasan dapat terlibat lansung dan memiliki peranan penting dalam strategi manajemen,” imbuhnya.

Sementara, standar kompetensi humas di bidang manajemen tersebut khususnya terkait dengan lima kegiatan yaitu environmental scanning, scenario building, issue management, crisis management dan reputation management, beber Irianto.

Terkait usulan perubahan terhadap Kepmenakertrans Nomor Kep 39/MEN/II/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Kehumasan, dijelaskan Irianto, Kemnaker tetap membuka peluang adanya revisi dan terus melakukan kajian secara komprehensif.

Regulasi Kepmenakertrans Nomor 39 tetap menjadi rujukan dalam pengembangan kompetensi SDM tenaga kerja bidang kehumasan, kata Irianto.

Namun, Kemnaker tetap terbuka jika ada saran, masukan atau perbaikan terhadap regulasi tersebut. “Kajian terus dilakukan dengan melibatkan seluruh stake holder terkait dan kalangan akademisi,” tukas Irianto.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.