Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Menpora Kumandangkan Pernyataan Bung Karno di HSN ke-88

Menpora Kumandangkan Pernyataan Bung Karno di HSN ke-88

Oleh Astra Desita, Minggu, 30 Oktober 2016 | 00:14 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 225

Jakarta, InfoPublik - Pernyataan Bung Karno tentang "berikan kami 1.000 orang tua niscaya akan kucabut semeru, kirimkan 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia," kembali dikumandangkan Menpora Imam Nahrawi di depan ribuan pemuda di Stadion Sanaman Mantikei Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (28/10).

"Ucapan Bung Karno itu bukan isapan jempol," tutur Menpora Imam Nahrawi dalam sambutannya saat acara Hari Sumpah Pemuda ke-88 di Palangkaraya.

Imam mengingatkan kepada para pemuda agar menjunjung tinggi apa yang telah diperjuangkan oleh para tokoh Indonesia dalam memperkuat persatuan Indonesia. "Persatuan itu suatu keharusan, Indonesia tidak boleh terpecah belah," katanya.

Menpora juga mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dengan terwujudnya persatuan para pemuda se Indonesia melalui kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) yang diikuti ribuan pemuda pemudi Indonesia itu.

Menurut Imam Nahrawi, Indonesia telah mampu mengguncang dunia lewat prestasi olah raga, seni, dan ekonomi melalui pemuda.

"Coba lihat Rio Haryanto mampu masuk ajang formula satu, begitu juga Owi/Butet yang menjuarai ajang dunia," katanya.

"Di bidang seni Sandi Sandoro mendapat penghargaan di Eropa dan Nabil Makarim menjadi pebisnis sukses," tuturnya.

Acara HSP 2016 di Sanaman Mantikei itu dibuka dengan penampilan tari massal Jambore Pemuda Indonesia dilanjutkan dengan defile dari masing-masing 34 provinsi.

Pada acara puncak HSP 2016 itu juga diwarnai ritual penyatuan tanah air, yaitu sepasang pemuda pemudi dari masing-masing provinsi memasukkan tanah dan air ke dalam sebuah bejana sebagai simbol persatuan bangsa.

Peringatan HSP tahun ini di Palangkaraya itu juga dilengkapi dengan penandatanganan prasasti penyatuan tanah dan air Indonesia yang dilakukan oleh Menpora.

Menpora juga memberikan penghargaan kepada 10 pemuda berprestasi, dan melepas burung merpati ke angkasa.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.