Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Plt Gubernur DKI Akan Terima Langsung Pangaduan Masyarakat

Plt Gubernur DKI Akan Terima Langsung Pangaduan Masyarakat

Oleh G. Suranto, Jumat, 28 Oktober 2016 | 14:51 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 350

Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono akan meneruskan kebiasaan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang setiap hari menerima langsung pengaduan dari masyarakat.

“Saya akan tunggu setiap hari sampai jam 10 WIB. Kalau nggak ada saya akan lakukan kegiatan lain, supaya waktu itu optimal,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Jumat (28/10).

Disebutkan, selain menerima pangaduan langsung, dirinya juga membuka aduan melalui pesan singkat yang selama ini juga sudah dilakukan. Dirinya akan memberikan nomor teleponnya juga untuk menerima pangaduan warga.

“Lain-lainnya, nanti bisa komunikasi lewat handphone, asalkan bukan telpon, tapi kalau sms apa saja saya open, WA nomor bisa dishare kepada siapa saja. Selama positif nanti saya berikan nomor handphone yang bisa dishare ke publik. Nanti saya jawab sendirian,” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.