Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Sumarsono Sampaikan Tiga Pesan Buat PNS DKI

Sumarsono Sampaikan Tiga Pesan Buat PNS DKI

Oleh G. Suranto, Jumat, 28 Oktober 2016 | 14:49 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 324

Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono melaksanakan tugas pertamanya sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan eks IRTI Monas, Jakarta Puat, Jumat (28/10).

Dalam kesempatan tersebut, selain membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Sumarsono juga menyampaikan tiga pesan penting kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda DKI.

Pertama, ia meminta PNS DKI agar bekerja profesional dan menerimanya sebagai pengganti gubernur definitif yang saat ini sedang cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

“Pertama terimalah saya sebagai pimpinan saudara sekalian sebagai Plt Gubernur selama gubernur dan wakil gubernur menjalankan cuti kampanye. Marilah bekerja dengan sebaik-baiknya dan profesional,” ujarnya.

Pesan kedua, ia mengingatkan kembali kepada seluruh PNS agar tetap menjaga dan memelihara netralitas selama Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Diharapkan para PNS tidak ada yang terlibat dalam politik praktis selama pilkada. “Siapapun terpilih itu adalah pilihan dari rakyat,” katanya.

Kemudian, pesan terakhir, dirinya akan melanjutkan kebijakan dan program kerja gubernur definitif. PNS diminta agar memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai program kerja yang dijalankan saat ini, sehingga bisa berkelanjutan dan berkesinambungan.

“Jadi berilah saya informasi yang benar, jujur dan jelas. Saya buka HP 24 jam untuk berkomunikasi,” tandasnya.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.