Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Pemkot Bogor Kerjasama University of Oxford Tanggulangi Kemiskinan

Pemkot Bogor Kerjasama University of Oxford Tanggulangi Kemiskinan

Oleh Yudi Rahmat, Jumat, 28 Oktober 2016 | 03:32 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 721

Jakarta, InfoPublik - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebutkan salah satu masalah penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor adalah minimnya data akurat yang dimiliki pemerintah daerah.

Menurut Bima, Data BPS menyebutkan dari total populasi 1.030.720 jiwa, jumlah angka kemiskinan di Kota Bogor tahun 2015 mencapai 9.289 keluarga atau 49.522 jiwa yang terbagi dalam tiga kategori yaitu 17.138 orang sangat miskin, 16.167 orang miskin, dan 16.176 orang rentan miskin.

"Untuk persoalan kemiskinan ini kita perlu data yang update, tentang persepsi yang akurat dan seringkali data yang ada sudah lama, persepsi itu juga tidak jelas," kata Bima dalam kunjungan kerjanya memenuhi undangan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Oxford, Inggris, Rabu (26/10).

Melalui keterangan tertulis diterima InfoPublik, Kamis (27/10), dalam presentasinya di Trinity College, University of Oxford, Bima mengutip riset yang dilakukan mahasiswi Oxford asal Indonesia, Putu Geniki Lavenia Natih, berjudul "Poverty measurement with Bogor City as a Case Study" yang membantu Pemkot Bogor memetakan kemiskinan dengan lebih terarah.

Penelitian mahasiswi S3 di Departemen Kebijakan Sosial University of Oxford ini merekomendasikan Pemkot Bogor agar fokus dalam lima area untuk menanggulangi kemiskinan yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan layak, bantuan sosial dan penyediaan lapangan kerja.

"Kami berharap dari hasil penelitian ini Bogor dan Oxford bisa membangun komitmen untuk beberapa pilot project pemberantasan kemiskinan. Dengan data yang ada kita intervensi dalam bentuk kebijakan dan hasilnya dikaji oleh Oxford sejauh mana itu efektif," kata Bima.

Sementara itu Putu Geniki berharap kerja sama Oxford dengan Kota Bogor dapat ditingkatkan "Saya bersama tim riset dan dosen pembimbing ingin membuat pusat riset milik Oxford university yang berpusat di Kota Bogor," katanya.

Selain mengunjungi Oxford, Bima Arya Sugiarto menghadiri undangan Duta Besar Indonesia di London dan acara Union World Lung Conference di Liverpool dalam kunjungan kerja selama empat hari di Inggris.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.